Opini

Oleh Rebecca Marian

JELANG perpanjangan otonomi khusus tahun 2021 mendatang, warga asli Papua menunggu dengan hati gembira. Mereka telah merasakan manfaat program ini dan membutuhkanya lagi, agar Bumi Cenderawasih lebih maju. Para tokoh masyarakat juga sejalan dengan rakyatnya, dan mendukung penuh perpanjangan otonomi khusus di Papua.

Perpanjangan otonomi khusus menjadi jadwal penting tahun 2021. Presiden Jokowi sudah menyiapkan prosedurnya sejak awal 2020, agar program ini juga mengulang keberhasilan otsus jilid 1. Selain meningkatkan dana otsus, maka sosialisasi melalui dunia maya dan dunia nyata juga jadi cara agar prosesnya berlangsung dengan mulus.

Oleh Edi JAtmiko

PEMERINTAH saat ini sedang bekerja keras dalam meneliti dan mengembangkan Vaksin Covid-19. Kerja keras pemerintah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Jagad Twitter dihebohkan dengan cuitan dari Direktur World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cuitan tersebut bertuliskan apresiasinya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang berupaya dalam menangani pandemi Covid-19 dengan bergabung dalam Access to Covid-19 Tools Accelerator ACT-Accelerator Facilitation Council dan mendukung fasilitas COVAX.

Oleh Putu Raditya

OMNIBUS Law UU Cipta Kerja dirancang untuk menguntungkan berbagai pihak, termasuk para pengusaha. Ada klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM yang akan memuluskan niat para pebisnis untuk melegalkan usahanya. Sekecil apapun bisnis dari UMKM, akan disokong pemerintah melalui pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja.

Pengusaha Indonesia saat ini dimudahkan oleh internet, sehingga bisa meluaskan pasar. Namun sayang langkah untuk mengekspor bisa terbentur beberapa hal, karena klien di luar negeri cenderung lebih ketat dalam aturan. Seorang pengusaha walau baru level UMKM disyaratkan harus punya izin resmi dan jika ia mengekspor ke jazirah arab, wajib punya sertifikat halal.

Oleh Dodik Prasetyo

DEMO menentang UU Cipta Kerja dilakukan selama beberapa kali. MUI dengan tegas mengingatkan agar pendemo menghentikan aksinya, karena ada kabar bakal ada unjuk rasa lagi. Selain mengkhawatirkan adanya kerusakan fasilitas umum, MUI juga takut demo ini akan lebih menyebarkan virus covid-19 ke kalangan masyarakat luas.

Omnibus law UU Cipta Kerja mencetak rekor sebagai undang-undang yang paling sering diprotes oleh sebagian masyarakat. Padahal aturan ini dibuat untuk memakmurkan mereka. Namun masyarakat sudah terlanjur termakan hoax dan provokasi. Para buruh takut jika gajinya berkurang, karena ada perubahan dari UMK ke UMP.

Oleh Alfisyah Dianasari

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Citaker). Langkah tersebut dianggap sudah tepat karena UU Cipta Kerja diyakini bakal mampu menarik investor dan mempercepat pemulihan ekonomi rakyat.

Perekonomian di Indonesia selama pandemi Covid-19 mengalami hantaman yang hebat, tidak sedikit industri yang merumahkan karyawannya sehingga hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat secara umum. Sehingga sangat diperlukan suatu upaya agar perekonomian Indonesia dapat pulih kembali.

Oleh DR Muchid Albintani

AWAL, pertengahan menuju akhir bulan ini, diperkirakan kata revolusi bukan saja menjadi seksi. Kata revolusi bahkan akan menjadi teror sangat berbahaya khusus bagi yang mengucapkan, apalagi mempostingnya di media sosial (medsos). Hati-hati!

Berbeda dengan Revolusi Prancis (1789-1799), Revolusi Industri (1750-1850), Revolusi Bolshevik (1917), Revolusi Tersembuny belum banyak yang tahu, bahkan boleh dikatakan tidak ada jejak digitalnya.

Oleh: Aditia Pebrianto

Korban Virus Corona (SARS-COV 2) di awal bulan April sudah mencapai angka dua ribuan yang terkonfirmasi positif. Seiring dengan peningkatan pasien yang terkonfirmasi positif, pemerintah terus mengimbau dan meminta kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker. Baik itu masyarakat yang sehat maupun yang sedang sakit. Imbauan ini selaras dengan dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto dalam konferensinya, menyampaikan mulai Minggu (5/4/2020), seluruh masyarakat diminta menggunakan masker saat keluar rumah, bahkan ini suatu kewajiban atau perintah, karena menurutnya ketika seseorang berada di luar rumah akan ada banyak sekali ancaman penularan virus. Jadi, penting bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan masker.

Oleh Eko Herry Prawoto

Dengan banyaknya pesta demokrasi di berbagai daerah, KPU semakin menambah kinerja terutama dalam hal mengontrol pemilih yang dianggap rentan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi pemilih rentan seperti kelompok disabilitas, masyarakat terpencil, masyarakat yang tinggal di perbatasan, penganut kepercayaan minoritas, pasien rumah sakit, dan warga tahanan di penjara-penjara.

Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Pasal 27 ayat (1); UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu; UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, rekomendasi atau seruan The Universal Declaration of Human Right (UDHR), dan lain-lain.