Opini

RUMAH merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi setiap manusia. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkat pula kebutuhan akan rumah. Berbagai kebijakan pemerintah pun terus dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh rumah, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu kebijakan terbaru pemerintah adalah pengesahan Undang-Undang Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat pada 23 Februari 2016 lalu.

TEMUAN Panitia Khusus (Pansus) Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, IU Perkebunan, HTI, HPHTI, HPH, Izin Usaha Pertambangan, Izin Lingkungan, lain lingkungan (Amdal, UPL,UKL) DPRD Riau tentang adanya perusahaan penunggak pajak dengan nilai fantastis, yakni Rp104 triliun, merupakan kinerja yang prestisius dilakukan lembaga legislatif setingkat provinsi.

MALAM ITU, menjelang dini hari, di sebuah komplek perumahan mewah, tiga lelaki mengendap-endap. Gerak-gerik mereka mencurigakan. Pakaiannya dibuat seringkas mungkin supaya sigap bergerak. 

KONFERENSI Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta bakal digelar 6-7 Maret 2016 mendatang. Indonesia pun didapuk menjadi tuan rumah. 

SALAH satu tantangan terpenting yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju yang makmur dan adil adalah menanggulangi korupsi yang sudah menggerogoti lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Hingga kini, tiada negara dengan korupsi yang meluas dan mendalam berhasil menjadi negara yang makmur, adil, dan demokratis sejati. Bahkan, Negara China dan India yang selama dua atau tiga dasawarsa bertumbuh dengan amat pesat juga digerogoti korupsi yang luas, yang menggerogoti kohesi sosial.

BANK Indonesia melakukan penurunan BI Rate seiring dengan data perekonomian dan inflasi yang terkendali di awal 2016. Kebijakan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) menjadi 7 persen ternyata memberikan konsekuensi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, penurunan suku bunga membuat nilai tukar rupiah tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

HARI SENIN, tepatnya tanggal 22 Februari 2016, Pemerintah dan DPR bersepakat menunda revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penundaan ini disepakati dalam forum rapat konsultasi di Istana Negara, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai substansi revisi yang dianggap banyak kalangan dapat melemahkan KPK itu.

BANGSA Indonesia merupakan negara dengan banyak multikultur yang bisa dilihat dari sisi  ras, agama, bahasa, suku dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).