Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Opini

  1. Home
  2. halaman
  3. Opini

Mengelola Beranda Terdepan NKRI

26-11-2014 | 08:59 WIB

Oleh: Herni Susanti

SELAMA beberapa puluh tahun kebelakang masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. 

''Operasi Senyap'' Film The Look of Silence

25-11-2014 | 09:52 WIB

Oleh : Rika Prasatya*

SATU lagi film karya sutradara asal Negeri Paman Sam, Joshua Oppenheimer, ditayangkan di Indonesia, The Look of Silence atau film Senyap. Film Senyap diputar pertama kali di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (10/11/2014) lalu. Pemutaran film dan konferensi pers ini turut dihadiri oleh para korban tragedi 1965 serta beberapa orang aktivis yang selama ini "peduli" dengan nasib korban 1965. 

Membaca Kesaktian Kartu Jokowi

24-11-2014 | 09:28 WIB

Oleh :Herdiansyah Rahman

PILIHAN Jokowi untuk menamakan kabinet yang dipimpinnya sebagai Kabinet Kerja terbukti bukan hanya sekedar sesumbar politik belaka. Nama itu mencerminkan komitmen politik pemerintahan Jokowi untuk tidak membuang waktu dan menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.

Memudarnya Ideologi Pancasila

22-11-2014 | 07:54 WIB

Oleh : Amril Jambak

PENGHAPUSAN kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) santer dibicarakan berbagai kalangan akhir-akhir ini. Ini tidak terlepas dari pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengizinkan pengosongan kolom agama pada kartu identitas penduduk yang ditujukan bagi warga negara penganut aliran kepercayaan yang belum diakomodasi undang-undang.

Otak Atik Logika Kenaikan Harga BBM

21-11-2014 | 08:17 WIB

Oleh : Otjih Sewandarijatun

PRESIDEN Joko Widodo telah berulang kali menegaskan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubisidi di masa awal pemerintahannya. Ia lebih memilih untuk menaikkan harga BBM dibandingkan langkah alternatif lainnya seperti pembatasan pemakain BBM bersubsidi, kuota bbm untuk kalangan tertentu seperti angkutan umum dan mobil niaga, serta beberapa alternatif lainnya yang dianjurkan para pakar ekonomi. 

Mempertanyakan Efektifitas Akselerasi Pelayanan Birokrasi

20-11-2014 | 11:05 WIB

Oleh : Toni Sudibyo

KELUHAN terhadap buruknya kualitas layanan birokrasi telah menjadi isu klasik dalam pemerintahan dari periode ke periode. Karena itu wajar jika salah satu poin penting yang menjadi agenda reformasi 1998 adalah reformasi sektor pelayanan publik, yakni birokrasi pemerintah. Tujuan utamanya adalah menciptakan good governance dengan postur birokrasi yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. Hal ini menjadi antitesis dari postur birokrasi sebelumnya yang begitu lamban dalam pelayanan publik, bahkan terkesan bertele-tele, sarat dengan praktek pungutan liar sebagai biaya pelicin pelayanan birokrasi.

Menyoal Kebijakan Kenaikan Harga BBM

19-11-2014 | 09:01 WIB

Oleh Rika Prasatya

LANGKAH Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM yang sebenarnya bukan merupakan langkah yang populis tampaknya akan segera direalisasikan, setidaknya kemungkinan pasca kepulangan Presiden ke-7 Indonesia tersebut pasca mengikuti KTT APEC di Beijing, Tiongkok.

Menggugat PLN Terkait Penambahan Biaya Administrasi Bank

18-11-2014 | 14:12 WIB

Oleh Natanael Siagian, SH.


TERKADANG, banyak hal yang merugikan terjadi tanpa kita sadari. Biasanya, hal itu terjadi karena kita kurang teliti atau bahkan kurang perduli. Contohnya saja, mengenai penambahan biaya administrasi saat membayarkan tagihan listrik setiap bulannya. Biaya administrasi itu adalah biaya tambahan yang kita bayarkan di luar total tagihan kita.