Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Opini

  1. Home
  2. halaman
  3. Opini

Waspadai Jebakan Radikalisme

20-10-2014 | 08:42 WIB

Oleh: Herni Susanti*)

TAHUN 2014/2015, Indonesia telah mengalami peningkatan ekonomi dengan peringkat nomor dua setelah negara China, sehingga harus bisa kita pertahankan dengan menjaga kestabilan di masyarakat agar jangan sampai ada konflik antara agama atau konflik antara masyarakat. Adanya isu aktual yang terjadi terkait kerukunan umat beragama di Indonesia diantaranya masalah ISIS, konflik sosial pendirian rumah ibadah, maraknya aktivitas Ormas Islam yang mengganggu ketentraman dan ketertiban, serta pemahaman negatif pada para penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Dorong Pemerintah Optimalkan Peran Pemuda

16-10-2014 | 08:04 WIB

Oleh : Herni Susanti*)

DINAMIKA kehidupan suatu bangsa yang terjadi merupakan suatu keharusan untuk menuju kedewasaan bangsa tersebut. Secara bijaksana dalam dinamika ini sering terjadi perubahan yang seringkali menimbulkan kecemasan bagi masyarakat suatu bangsa. Dengan usia bangsa Indonesia yang ke 69, banyak mengalami perubahan baik dibidang sosial, politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Perubahan yang terjadi tersebut, patut kita cermati dan kita sikapi secara bijaksana agar tidak mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. 

Pancasila Membangun Kerakter Bangsa

15-10-2014 | 10:11 WIB

Oleh : Toas H *)

PANCASILA, ideologi negara yang merupakan hasil konsensus dari para founding fathers Indonesia. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap perilaku dan karakter setiap individu, kelompok, dan organisasi yang ada di Indonesia. Namun kini, keberadaan Pancasila dihadapkan dengan ancaman nilai–nilai dan gerakan radikalisme dan separatisme yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Catatan Malam

11-10-2014 | 15:17 WIB

Oleh: Agus Jabo Priyono*
 
SEJAK pilpres sampai sekarang situasi politik begitu dinamis, polarisasi politik cukup tajam. Jika di pemerintahan dikuasai oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maka di parlemen Koalisi Merah Putih (KMP) yang berkuasa.

Pembangunan Karakter Bangsa dan Demokrasi yang Tercabik

09-10-2014 | 08:25 WIB

Oleh : Otjih Sewandarijatun *)

FILSUF Jerman, Immanuel Kant mengingatkan dengan tegas bahwa jika dalam suatu masyarakat majemuk, terjadi suatu kondisi dimana  masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, maka hal yang pasti terjadi adalah konflik dan perpecahan. Kant percaya, untuk membangun konstitusi negara, diperlukan suatu hukum dan manajerial pemerintahan yang memaksa setiap orang menghormati kebebasan orang lain. Negara tak perlu mengatur rakyatnya dengan kontrol atas doktrin moral ataupun religius.

Sampai Kapan Aksi Demo Kenaikan UMR

03-10-2014 | 07:54 WIB

Oleh : Sembodo Cahyanto Kunto *)

UPAH Minimum Regional (UMR) atau dikenal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa seorang buruh. Upah minimum didasarkan pada penghitungan standar hidup layak seorang buruh yang memiliki masa kerja 0 hingga 12 bulan.

Meneropong Nasib Kepala Daerah Pasca Ketok Palu UU Pilkada

02-10-2014 | 08:44 WIB

Oleh: Datuak Alat Tjumano *)

SEBAGAIMANA diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi  dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD.  

UU Pilkada, Memurnikan Pancasila atau Memurnikan Konflik Kepentingan

26-09-2014 | 17:38 WIB

Oleh: Alif Kamal*

PERDEBATAN banyak pihak terhadap RUU Pilkada yang telah sah menjadi UU dalam beberapa minggu terkhir telah membuahkan hasil dengan kemenangan Koalisi Merah Putih, dalam artian Pemilihan Kepala Daerah nantinya akan dikembalikan kepada DPRD. Sejak dirumuskan oleh Pemerintah lewat Kementrian Dalam Negri, UU Pilkada terus menuai banyak dukungan, namun tidak sedikit pula yang menyatakan protesnya terhadap UU ini.