Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Opini

  1. Home
  2. halaman
  3. Opini

Mempertanyakan Efektifitas Akselerasi Pelayanan Birokrasi

20-11-2014 | 11:05 WIB

Oleh : Toni Sudibyo

KELUHAN terhadap buruknya kualitas layanan birokrasi telah menjadi isu klasik dalam pemerintahan dari periode ke periode. Karena itu wajar jika salah satu poin penting yang menjadi agenda reformasi 1998 adalah reformasi sektor pelayanan publik, yakni birokrasi pemerintah. Tujuan utamanya adalah menciptakan good governance dengan postur birokrasi yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. Hal ini menjadi antitesis dari postur birokrasi sebelumnya yang begitu lamban dalam pelayanan publik, bahkan terkesan bertele-tele, sarat dengan praktek pungutan liar sebagai biaya pelicin pelayanan birokrasi.

Menyoal Kebijakan Kenaikan Harga BBM

19-11-2014 | 09:01 WIB

Oleh Rika Prasatya

LANGKAH Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM yang sebenarnya bukan merupakan langkah yang populis tampaknya akan segera direalisasikan, setidaknya kemungkinan pasca kepulangan Presiden ke-7 Indonesia tersebut pasca mengikuti KTT APEC di Beijing, Tiongkok.

Menggugat PLN Terkait Penambahan Biaya Administrasi Bank

18-11-2014 | 14:12 WIB

Oleh Natanael Siagian, SH.


TERKADANG, banyak hal yang merugikan terjadi tanpa kita sadari. Biasanya, hal itu terjadi karena kita kurang teliti atau bahkan kurang perduli. Contohnya saja, mengenai penambahan biaya administrasi saat membayarkan tagihan listrik setiap bulannya. Biaya administrasi itu adalah biaya tambahan yang kita bayarkan di luar total tagihan kita.

Membaca Masa Depan Program Transmigrasi

14-11-2014 | 09:47 WIB

Oleh Alexa Christina Andreawaty

TRANSMIGRASI adalah perpindahan penduduk dan provinsi atau pulau yang padat penduduknya ke provinsi atau pulau yang jarang penduduknya dalam satu wilayah negara. Transmigrasi merupakan jenis migrasi yang hanya berlangsung di Indonesia, dan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan kependudukan nasional.

Jangan Terlalu Mudah Menyimpulkan Adanya Kerugian Keuangan Negara

13-11-2014 | 10:11 WIB

Oleh: Raplan Lumbanbatu SE. MM. CFrA.

SEMANGAT pemerintah untuk memberantas korupsi, seiring juga semangat dari berbagai lapisan kelompok masyarakat untuk mengomentari tentang kerugian keuangan Negara termasuk siapa atau lembaga mana yang berwewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara. Hal ini terbukti dengan menjamurnya tanggapan, komentar dan kesimpulan lapiasan masyarakat tentang kerugian keuangan Negara dan yang menghitungnya serta yang menetapkannya.

Membaca Selera Jokowi untuk Posisi Kepala BIN

12-11-2014 | 09:22 WIB

Oleh: Herni Susanti*

SAMPAI saat ini Presiden Jokowi belum menunjuk Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan sipil, ormas dan kepemudaan berharap Presiden Jokowi dapat menunjuk sosok kepala BIN, yang mampu mengubah citra BIN.

Menguji Trisakti dengan Kabinet Kerja

30-10-2014 | 11:10 WIB

Oleh: Alif Kamal*)

KABINET pemerintahan Jokowi-JK telah diumumkan dan Presiden Jokowi memberikan nama kabinet yang beliau pimpin dengan nama Kabinet Kerja. Telah terpilih 34 orang yang akan membantu Jokowi-JK untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun kedepan. Ke 34 orang itu telah pula dilantik dan diambil sumpahnya oleh Jokowi. Hampir semua kementerian pun sudah melakukan serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat yang baru.

Nasib Perbatasan di Era Jokowi

28-10-2014 | 08:19 WIB

Oleh: BR Rajo Nagari *)

Di sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sebagian warganya masih tergantung terhadap Malaysia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan kesehatan serta belum jelasnya batas wilayah antara kedua negara, di mana hal tersebut berpotensi dimanfaatkan Malaysia untuk kepentingan tertentu.