Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Perda Etika Pemerintahan, Pentingkah

27-04-2012 | 13:04 WIB

Oleh: Raja Dachroni

PADA Senin, 16 April yang lalu penulis menghadiri FGD (Focus Group Discusion) yang diselenggarakan oleh DPRD Tanjungpinang dan Inggrid, sebuah LSM yang memiliki konsentrasi pada pelaksanaan good governance. FGD membahas tentang urgensi Perda Etika Pemerintahan. Satu hal yang memang patut diapresiasi. Spirit yang harus terus dipompa. Tapi menjadi pertanyaan, seberapa pentingkah Perda ini bagi penegakan etika pemerintahan di Kota Tanjungpinang ini?

Sulitnya Indonesia Menjadi Negara Maritim

23-04-2012 | 10:53 WIB

SEBAGAI NEGARA dengan 70% wilayahnya perairan laut, Indonesia seharusnya memiliki banyak pelaut handal. Namun sayangnya, lagu "nenek moyangku seorang pelaut" benar-benar hanya dijadikan lirik lagu bagi anak nusantara.

Cinta di Negeri Seribu Menara

09-04-2012 | 16:38 WIB

Oleh : Rusmini*

CERITA tentang cinta selalu mengesankan aroma wangi. Membuncahkan jiwa, harum semerbak bunga di setiap awal dan akhirnya. Sayangnya, makna cinta seringkali ternodai dengan perumpamaan katak dalam tempurung. Berkutat hanya pada dunia laki-laki dan perempuan.

Menimbang Ulang Penetapan Honorer Menjadi CPNS

04-04-2012 | 12:13 WIB

Oleh: Raja Dachroni*

DALAM waktu dekat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) akan melakukan proses pengangkatan pegawai honorer daerah (Honda) menjadi CPNS. Tentu ini kabar gembira bagi para honorer yang memang sudah relatif lama bekerja, tapi bagi penulis sebelum diangkat menjadi CPNS memang perlu dilakukan proses validasi data dan pertimbangan ulang terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di setiap daerah sebelum pengangkatan honorer menjadi PNS ini dilakukan. 

Perubahan UU No 22 Tahun 2011 Tentang APBN 2012 Sengsarakan Rakyat

02-04-2012 | 11:34 WIB

Salam rakyat pekerja, pada akhirnya DPR “menyetujui” kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini ditandai dengan keputusan DPR yang menetapkan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Dalam perubahan tersebut, DPR menyetujui penambahan pasal 7 ayat 6A dalam perubahan UU APBN 2012 tersebut, yang memungkinkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika fluktuasi harga minyak mentah dunia sebesar 15 persen selama 6 bulan.

Kadis Baru, Harapan Baru

15-03-2012 | 09:55 WIB

Oleh: Raja Dachroni

BEBERAPA pekan yang lalu, tepatnya psds Kamis (8/3/2012) sore, Gubkepri HM. Sani melantik 13 pejabat eselon II dan 63 pejabat eselon III di lingkungan Pemprop Kepulauan Riau. Berdasarkan pemberitaan di media, 13 pejabat dirotasi ke jabatan baru dan tentunya kita berharap dari proses ini kinerja dinas di bawah kepemimpinan pejabat eselon II yang baru saja dilantik akan semakin tampak dibanding dengan sebelumnya. Karena peningkatan kinerja adalah kata kunci dari sebuah rotasi jabatan.

PRP Desak Nasionalisasi Perusahaan Asing Sektor Minyak dan Gas

05-03-2012 | 15:07 WIB

SALAM RAKYAT PEKERJA, Rezim neoliberal pada tanggal 1 April 2012, sepertinya tetap akan berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Rezim neoliberal pun sepertinya sudah mematok kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut antara Rp 1.000 sampai Rp 1.500. Menurut rezim neoliberal, kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak bisa dihindari karena adanya krisis ekonomi di Eropa dan penerapan sanksi embargo terhadap Iran oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, alasan semakin membengkaknya anggaran subsidi di APBN juga selalu menjadi alasan pamungkas bagi rezim neoliberal.

Menumbuhkan Spirit Intelektualisme Perguruan Tinggi

16-02-2012 | 14:20 WIB

Oleh: R. Dachroni*

SEJAK diterbitkannya Surat edaran Dirjen Dikti bernomor 152/E/T/2012 terkait publikasi karya ilmiah calon sarjana S1, S2 dan S3, suka atau tidak calon mahasiswa sarjana atau program pasca sarjana wajib mempublikasikan karya ilmiah di sebuah jurnal ilmiah yang biasanya terdapat di setiap PTS atau PTN. Hal ini menimbulkan polemik pendapat, ada yang setuju dan tidak. Namun, mengapa sebegitu risau PT merespon masalah ini. Padahal, tradisi menulis khusunya menulis karya ilmiah sudah menjadi hal yang biasa dalam dunia perguruan tinggi. Mengapa harus ada penolakan?