Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kopi Masuk Bursa, Yes! Tapi...

28-06-2016 | 12:48 WIB

Oleh Edy Mulyadi)*

KOPI Diusulkan Masuk Bursa. Begitu judul berita di sebuah harian nasional edisi awal pekan silam. Berita ini bersumber dari Ketua Kompartemen Industri dan Specialty Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (EAKI) Pranoto Sunaryo. Menurut dia, pelaku industri kopi ingin mengikuti jejak timah. Sejak pertengahan 2013, ekspor timah memang wajib didahului dengan transaksi di bursa berjangka sebagai salah satu mekanisme pembentukan harga.

Merasionalkan Rasionalisasi Jumlah PNS

28-06-2016 | 12:24 WIB

Oleh: Moch. Irfandi*

PEMERINTAH berencana melakukan rasionalisasi PNS pada 2017 mendatang sebagai bagian dari Kebijakan Reformasi birokrasi untuk membuat pemerintahan yang efisien. Rasionalisasi ini akan menyeleksi PNS yang benar-benar kompeten dan produktif, sehingga anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menggaji pegawai diharapkan efektif dan efisien. Lantas kedepannya, penerimaan CPNS hanya difokuskan pada tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum, dan sekolah kedinasan.

Menjaga Stabilitas Harga di Bulan Ramadan

27-06-2016 | 12:26 WIB

Oleh: Pedro Permana*

BULAN Ramadan, bulan yang selalu ditunggu kedatangannya, karena di dalamnya penuh berkah dan pengampunan. Umat Muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, tengah memasuki bulan suci Ramadan. Di setiap Ramadan pula, masyarakat Indonesia selalu dihadapkan dengan dua tradisi, pertama tradisi kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok dan yang kedua tradisi meningkatnya konsumsi masyarakat.

Komitmen Jokowi Memberantas Korupsi

25-06-2016 | 12:10 WIB

Oleh: Raka Dharmawan*

DI ERA reformasi, Pesimisme masyarakat tetap timbul karena praktik- praktik negatif seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang mewarnai perilaku aparat pemerintah, beberapa contoh pemberitaan di media massa menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, dalam kasus dugaan suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPK masih mencari tahu asal-usul dan kepentingan uang-uang yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah dan ruang kerja Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi.

Eliminir Kegagalan Tax Amnesty di Indonesia

24-06-2016 | 15:46 WIB

Oleh: Moch. Irfandi*

TAX AMNESTY atau pengampunan pajak akan segera diberlakukan dalam waktu dekat dan diharapkan bisa berdampak langsung dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, pemberlakukan aturan tersebut ternyata tidak semudah yang diharapkan, terdapat banyak kepentingan asing yang mengarahkan kegagalan penerapan tax amnesty di Indonesia melalui berbagai aksi dari lembaga pemangku kepentingan.

Jabatan Bukan untuk Dibagi-bagi

23-06-2016 | 13:10 WIB

Oleh: Amril Jambak*

MASA kepemimpinan Joko Widodo dengan Wapres Jusuf Kalla sudah tidak asing lagi kita mendengar adanya bagi-bagi jabatan. Ini diawali dengan bagi-bagi menteri di awal pemerintahan pasangan yang didukung PDIP, Nasdem, PKB, dan sejumlah partai lainnya.

Hak Prerogatif Presiden dan Wibawa Intelijen

22-06-2016 | 13:10 WIB

Oleh: Fitria Warmadewi*

PENGANGKATAN Kapolri sepenuhnya menjadi wewenang dan hak prerogatif Presiden sesuai UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Meski demikian, pengangkatan Kapolri harus mendapat persetujuan DPR. Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya dan secara resmi mengajukan Komjen Tito Karnavian yang merupakan Perwira Polisi lulusan Akpol tahun 1987 untuk menjadi calon tunggal Kapolri kepada DPR-RI.

Feedback Negara dari Gaji ke-13 dan ke-14

21-06-2016 | 12:34 WIB

Oleh: Moch. Irfandi*

KEPEDULIAN pemerintah terhadap pegawai negeri di Indonesia termasuk istimewa. Pasalnya, terjadi berbagai peningkatan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai negeri melalui peningkatan tunjangan. Selain telah memperoleh gaji bulanan, berbagai tunjangan, gaji ke-13, saat ini, pemerintah menambah pemasukan penghasilan bagi pegawai negeri dengan menyediakan anggaran Tunjangan Hari Raya pada APBN 2016 sebagai gaji ke 14. Atas adanya penerimaan dana kesejahteraan tersebut tentunya memicu feedback dari PNS terhadap negara.