Opini

TIDAK terasa 16 tahun sudah era reformasi bergulir di tanah air Indonesia. Runtuhnya rezim orde baru telah mempengaruhi seluruh sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dimana Era Reformasi telah membawa harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya good governance.

PEMBANGUNAN di sektor pendidikan bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Namun demikian, pengelolaan pembangunan pendidikan harus menjadi skala prioritas utama dalam pembangunan nasional.

RUNTUHNYA rezim otoritarianistik (orde baru) dan beralih ke Reformasi memberikan perubahan besar dalam iklim demokrasi Indonesia. Keberadaan pers sebagai pilar ke empat demokrasi berperan penting dalam mempengaruhi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

SETIAP tanggal 20 Mei, masyarakat Indonesia selalu memperingatinya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan 20 Mei ini dilatar belakangi oleh lahirnya gerakan nasionalis pertama Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, tepatnya 107 (seratus tujuh) tahun yang lalu.

SETIAP negara memiliki sistem dalam rangka menjalankan kehidupan permerintahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem tersebut adalah dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan. Ada beberapa macam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang di kenal dunia seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing.

FENOMENA radikalisme di Indonesia menjadi ancaman serius bagi anyaman kebhinnekaan bangsa di masa mendatang. Apalagi, akhir-akhir ini, radikalisme semakin menguat dan menyasar pelaku sekaligus korbannya di kalangan generasi muda di dunia pendidikan. Maraknya aksi kelompok fundamentalisme yang radikal yang meresahkan masyarakat Indonesia menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah.

BEBERAPA waktu lalu Kemenkominfo telah memblokir sejumlah situs Islam atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), karena dianggap turut menyebar paham radikal di tengah masyarakat.