Opini

KEMERDEKAAN menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang", hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

 

MEMBICARAKAN persoalan Kota Jakarta tentu tidak ada habisnya. Hampir setiap harinya masalah yang menghinggapi ibu kota negara terus dibicarakan oleh warganya sendiri ataupun masyarakat yang kebetulan bekerja atau lagi berkunjung ke daerah ini. Sebagai ibu kota negara Jakarta punya perlakuan khusus dari negara. Karena itu dalam wilayah administrasi kenegaraan daerah ini dinamakan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. 

MEMBANGUN sebuah bangsa layaknya mendirikan sebuah rumah, yang merupakan wadah ataupun tempat dimana kita tinggal. Untuk membangun sebuah rumah tentunya tidak hanya dibutuhkan bangunan fisik saja perlu juga membangun manusia yang tinggal untuk menjaga dan merawat rumah tersebut, begitu pula bangsa ini, dalam membangun sebuah bangsa tentunya bukan hanya membangun dari segi fisik saja namun dibutuhkan pula fisikisnya satu ruh yang menjalankan pemerintahan, dalam hal ini kita kenal dengan istilah sumber daya manusia.

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kerangka utama yang mendasari pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara kesatuan tersebut terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari sabang sampai marauke. Maka sudah selayaknya setiap unsur masyarakat Indonesaia berkumpul dan bersatu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah menyatukan diri dalam bingkai NKRI.

 

BEBERAPA minggu ini masyarakat disibukkan dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kasus yang bermula dari penetapan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK dan direspons dengan aksi penangkapan terhadap salah satu komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Polri.

SWASEMBADA pangan menjadi target utama program pembangunan pemerintah tiga tahun ke depan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) pada Kementerian Pertanian yang bersinergi dengan lintas instansi, penuh semangat menyingsingkan lengan menyatukan misi, mengikis rasa ego sektoral, berjibaku bekerja, bekerja dan bekerja menyongsong program swasembada pangan.

KOMITMEN Jokowi-JK untuk memberi prioritas pada pembangunan kelautan melalui doktrin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu mendapat apresiasi. Walaupun dalam 100 hari pemerintahan, fokus kebijakan maritimmasih terbatas pada penanganan perikanan tangkap seperti moratorium izin kapal, pembatasan alat tangkap dan perang terhadap praktik illegal fishing, paling tidak langkah tersebut memberi harapan baru bagi masyarakat. Selanjutnya, salah satu agenda yang kemudian perlu didorong adalah perlunya meletakan dasar perencanaan dan strategi intervensi pembangunan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar dan perbatasan.