Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Opini

  1. Home
  2. halaman
  3. Opini

Pancasila Membangun Kerakter Bangsa

15-10-2014 | 10:11 WIB

Oleh : Toas H *)

PANCASILA, ideologi negara yang merupakan hasil konsensus dari para founding fathers Indonesia. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjiwai setiap perilaku dan karakter setiap individu, kelompok, dan organisasi yang ada di Indonesia. Namun kini, keberadaan Pancasila dihadapkan dengan ancaman nilai–nilai dan gerakan radikalisme dan separatisme yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Catatan Malam

11-10-2014 | 15:17 WIB

Oleh: Agus Jabo Priyono*
 
SEJAK pilpres sampai sekarang situasi politik begitu dinamis, polarisasi politik cukup tajam. Jika di pemerintahan dikuasai oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maka di parlemen Koalisi Merah Putih (KMP) yang berkuasa.

Pembangunan Karakter Bangsa dan Demokrasi yang Tercabik

09-10-2014 | 08:25 WIB

Oleh : Otjih Sewandarijatun *)

FILSUF Jerman, Immanuel Kant mengingatkan dengan tegas bahwa jika dalam suatu masyarakat majemuk, terjadi suatu kondisi dimana  masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, maka hal yang pasti terjadi adalah konflik dan perpecahan. Kant percaya, untuk membangun konstitusi negara, diperlukan suatu hukum dan manajerial pemerintahan yang memaksa setiap orang menghormati kebebasan orang lain. Negara tak perlu mengatur rakyatnya dengan kontrol atas doktrin moral ataupun religius.

Sampai Kapan Aksi Demo Kenaikan UMR

03-10-2014 | 07:54 WIB

Oleh : Sembodo Cahyanto Kunto *)

UPAH Minimum Regional (UMR) atau dikenal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa seorang buruh. Upah minimum didasarkan pada penghitungan standar hidup layak seorang buruh yang memiliki masa kerja 0 hingga 12 bulan.

Meneropong Nasib Kepala Daerah Pasca Ketok Palu UU Pilkada

02-10-2014 | 08:44 WIB

Oleh: Datuak Alat Tjumano *)

SEBAGAIMANA diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi  dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD.  

UU Pilkada, Memurnikan Pancasila atau Memurnikan Konflik Kepentingan

26-09-2014 | 17:38 WIB

Oleh: Alif Kamal*

PERDEBATAN banyak pihak terhadap RUU Pilkada yang telah sah menjadi UU dalam beberapa minggu terkhir telah membuahkan hasil dengan kemenangan Koalisi Merah Putih, dalam artian Pemilihan Kepala Daerah nantinya akan dikembalikan kepada DPRD. Sejak dirumuskan oleh Pemerintah lewat Kementrian Dalam Negri, UU Pilkada terus menuai banyak dukungan, namun tidak sedikit pula yang menyatakan protesnya terhadap UU ini.

Penangkapan 2 Jurnalis Asing, Langkah Preventif

23-09-2014 | 08:36 WIB

Oleh: M Suparto Yudho *)

INDONESIA merupakan negara berdaulat dengan teritorial yang terdiri dari 17.508 gugusan pulau baikpulau-pulau kecil maupun pulau besar. Semua pulau itu dipisahkan oleh wilayah perairan seluas 3,2juta km2. Hal ini membuat potensi kunjungan orang asing ke Indonesia melalui berbagai akses semakin besar. 

Pancasila Benteng Generasi Muda

19-09-2014 | 10:51 WIB

Oleh : Herni Susanti *

Pergaulan bebas untuk kalangan remaja saat ini sulit ditekan, hal ini disebabkan karena kurangnya peran dari Pemerintah Daerah (Pemda), orang tua, sekolah dan lingkungan sekitar dalam memberikan nilai-nilai keagamaan. Pendidikan dan pembinaan agama untuk generasi muda, selama ini hanya didapatkan di sekolah dan sebatas ibadah ritual tanpa ada pengaitan dengan aturan agama yang lebih sempurna. Pergaulan bebas banyak dipengaruhi oleh pendidikan sekuler yang menghasilkan individu yang liberal, remaja yang materalis, hedonis atau (mengagungkan kebebasan).