Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Opini

  1. Home
  2. halaman
  3. Opini

Mungkinkah, Negara Membiayai Parpol

12-03-2015 | 17:25 WIB

Oleh :  Edy Mulyadi

BUKAN RAHASIA lagi bahwa demokrasi yang digulirkan sejak reformasi 1998 telah bermetamorfosis jadi demokrasi kirminal. Proses yang dilalui adalah demokrasi prosedural yang hanya sibuk pilih-memilih setiap lima tahunan. Lalu demokrasi transaksional yang penuh dengan money politic dan berbagai kecurangan. Kemudian terdampar menjadi demokrasi kriminal yang mengantarkan para pelakunya pada pelanggaran hukum.

Menjaga Sikap, Menghindari Disintegrasi Bangsa

09-03-2015 | 13:57 WIB

Oleh: Tri Yuwono
 
DALAM konteks pembicaraan Indonesia yang dimaklumi sebagai negara yang amat plural penduduknya, persatuan dan kesatuan menjadi keniscayaan. Segala bentuk ikhtiar untuk mempersatukan semua elemen bangsa di tengah segala bentuk keragamaman mestinya diapresiasi. Persatuan meniscayakan kebersamaan dan perlakuan setara tanpa diskriminasi terhadap siapapun.
 

Etika Berpendapat di Muka Umum

06-03-2015 | 09:28 WIB

Oleh: Nurwahid Wijoyo Kusumo*
  
KEMERDEKAAN menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang", hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.
 

100 Hari Ahok Diangkat, Ahok Diangket

27-02-2015 | 09:46 WIB

Oleh: Alif Kamal

MEMBICARAKAN persoalan Kota Jakarta tentu tidak ada habisnya. Hampir setiap harinya masalah yang menghinggapi ibu kota negara terus dibicarakan oleh warganya sendiri ataupun masyarakat yang kebetulan bekerja atau lagi berkunjung ke daerah ini. Sebagai ibu kota negara Jakarta punya perlakuan khusus dari negara. Karena itu dalam wilayah administrasi kenegaraan daerah ini dinamakan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. 

Jalan Berliku Membangun Karakter Bangsa

26-02-2015 | 11:00 WIB

Oleh: Dedy Setiono*
 
MEMBANGUN sebuah bangsa layaknya mendirikan sebuah rumah, yang merupakan wadah ataupun tempat dimana kita tinggal. Untuk membangun sebuah rumah tentunya tidak hanya dibutuhkan bangunan fisik saja perlu juga membangun manusia yang tinggal untuk menjaga dan merawat rumah tersebut, begitu pula bangsa ini, dalam membangun sebuah bangsa tentunya bukan hanya membangun dari segi fisik saja namun dibutuhkan pula fisikisnya satu ruh yang menjalankan pemerintahan, dalam hal ini kita kenal dengan istilah sumber daya manusia.

Mengkritisi Kebijakan Jokowi Membangun Papua

25-02-2015 | 09:13 WIB

Oleh: Dominikus Yonda*
 
NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kerangka utama yang mendasari pembentukan bangsa dan negara Republik Indonesia. Negara kesatuan tersebut terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari sabang sampai marauke. Maka sudah selayaknya setiap unsur masyarakat Indonesaia berkumpul dan bersatu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang telah menyatukan diri dalam bingkai NKRI.
 

Pelajaran Hukum dari Kisruh KPK-Polri

21-02-2015 | 14:28 WIB

Oleh: Abu Bakar Madhani*
 
BEBERAPA minggu ini masyarakat disibukkan dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kasus yang bermula dari penetapan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK dan direspons dengan aksi penangkapan terhadap salah satu komisioner KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh Polri.

Siapa Sebenarnya Pejabat Negara

17-02-2015 | 11:55 WIB

Oleh : Prof Dr  Said Zainal Abidin)*

PUTUSAN  praperadilan yang diajukan Kombes Polisi Budi Gunawan terhadap keputusan KPK sebagai tersangka, sebagian diterima oleh majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, S. Rizaldi, SH, MH.