Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Urgensi Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna
Oleh : Redaksi
Selasa | 19-07-2016 | 13:02 WIB
jokowibyafpistanapresiden.jpg Honda-Batam

Presiden Jokowi dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat ke Natuna. (Foto: Istana)

Oleh Aprilia Fadya

JIKA melihat perkembangan pemerintahan Indonesia dengan program poros maritim, maka Indonesia berupaya membangun kekuatan laut dengan jalan penguatan armada pertahanan di laut. Salah satu program yang kontroversial adalah dengan membangun pangkalan militer di kepulauan Natuna, banyak media yang menerangkan bahwa pembangunan tersebut adalah salah satu bentuk tindakan nyata Indonesia menanggapi klaim sepihak dari Tiongkok terhadap Laut China Selatan (LCS).

 

Dalam hal ini pemerintah Indonesia mewujudkan keamanan di kepulauan tersebut. Banyak manfaat jika pangkalan militer ini dapat dibangun dengan cepat. Mobilisasi militer akan lebih mudah dan pengamanan akan lebih ketat. Hal ini menjadi salah satu fungsi militer yaitu menjaga dan mengamankan daerah kepulauan negara Indonesia.

Sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakan hukum di Kepulauan Natuna, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan akan membangun beberapa pangkalan militer termasuk pengembangan infrastruktur, salah satunya perpanjangan runway atau landasan Lanud Ranai. Dalam menjaga keamanan di Pulau Natuna maka diperlukann adanya pesawat tempur disana. Proses pembangunan ini dimulai pada tahun 2016.

Wilayah Kepulauan Natuna berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, serta sekaligus wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran global, terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hongkong, Jepang, dan Korea Selatan. Pengembangan Natuna menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia sehingga pembangunan ini membantu mewujudkan cita-cita Indonesia yaitu sebagai poros maritim dunia.

Daerah perbatasan harus berkecukupan pangkalan, karena daerah ini sangat rawan dan bersinggungan secara langsung dengan negara lain. Secara langsung ataupun tidak langsung maka wilayah perbatasan menjadi wilayah ancaman. Karena bisa saja negara perbatasan dapat mengambil alih wilayah kita dan dapat melakukan kecurangan yang tidak dapat dideteksi secara dini oleh pihak Indonesia, jika kecurangan ini terjadi maka akan merugikan Indonesia.

Contoh nyatanya adalah illegal fishing yang dilakukan secara terang-terangan oleh pihak asing, sehingga dapat merugikan pelaut Indonesia. Selain rugi dalam bidang keuangan maka illegal fishing yang menggunakan alat peledak juga akan menimbulkan dampak yang signifikan, yaitu rusaknya semua komponen yang terkandung dalam laut.

Keuntungan yang didapat dari pembangunan pangkalan di Natuna akan memberikan posisi yang berbeda bagi Indonesia dengan negara negara yang berbatasan dengan LCS. Wilayah ini merupakan perbatasan yang banyak direbutkan oleh beberapa negara. Karena didalam laut tersebut terdapat kekayaan laut yang sangat luar biasa. Pangkalan militer yang dibangun di Natuna juga akan sangat berpengaruh dengan politik luar negeri Indonesia, karena ketika Indonesia menjadi negara yang paling kuat di ASEAN maka tidak akan ada pihak yang berani melakukan kecurangan dan melakukan penguasaan daerah perbatasan yang masih menjadi wilayah Indonesia.

Dengan adanya kapal pencuri ikan yang marak terjadi akhir akhir ini maka perlunya pengawasan yang kuat. Aparat yang mengawasi daerah perbatasan harus lebih diperbanyak agar kapal kapal asing pencuri ikan dapat diminimalisir. Pangkalan ini juga berfungsi sebagai pangkalan militer yang ditakuti warga perbatasan, sehingga perlu lebih tegas dalam menindaklanjuti masalah ini.

Jadi apakah ancaman yang timbul jika kepulauan Natuna tidak dijaga dengan ketat? Tentu saja ancaman yang timbul adalah ancaman terjajahnya Indonesia secara dini dan nyata, karena disadari dan diketahui banyak pihak bahwa kepulauan nautuna merupakan kepulauan yang kaya dengan sumber daya alamnya.

Mengingat bahwa LCS merupakan jalur perdagangan yang mengantarkan barang dan jasa internasional dengan nilai lima kali lipat dari GDP Indonesia, maka semakin banyak pihak yang ingin menguasai LCS tersebut sehingga diperlukan peningkatan dalam bidang pertahanan pada sektor udara dengan menggunakan radar dibeberapa bagian untuk melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak ilegal selama 24 jam.

Oleh karena itu, pembangunan pangkalan militer di Natuna menjadi pembangunan yang sangat penting karena sebagai bagian pembangunan wilayah pertahanan bagian tengah yang berhadapan langsung dengan batas wilayah beberapa negara dan LCS sehingga dengan adanya pangkalan militer ini maka mobilisasi militer akan lebih mudah dan cepat serta dalam penyaluran bahan bahan juga lebih gampang.

Pangkalan militer di Natuna diperkuat karena perairan disana merupakan jalur perairan strategis dan juga untuk memantau keamanan di perbatasan Indonesia. Jika ingin negara lain yang saling mengklaim dan Indonesia merupakan negara ketiga, maka sudah seharusnya Indonesia ikut menjaga dan meningkatkan keamanan di perbatasan, salah satunya dengan mendukung pembangunan pangkalan militer.*

Penulis adalah Pengamat Militer Tinggal di Jakarta