Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Opini

  1. Home
  2. halaman
  3. Opini

Stop Gaduh Mengatasnamakan BBM

26-03-2015 | 08:44 WIB

Oleh Suryandari Prativi*

TERHITUNG tanggal 1 Maret 2015, Pemerintah menaikkan harga BBM dari Rp. 6.700 menjadi Rp. 6.900, artinya ada kenaikan Rp. 200 perliternya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan harga dipasaran dunia. Naik-turunnya harga BBM tersebut sebenarnya disebabkan karena kondisi saat ini pemerintah sudah tidak mensubsidi BBM lagi. Harga BBM telah di serahkan kepada mekanisme pasar. Artinya, jika harga pasar dunia naik maka harga BBM di tanah air pun ikut naik.

Waspadai Propaganda Australia Soal Penyadapan

19-03-2015 | 09:43 WIB

Oleh: Edward Silitonga
 
INDONESIA kembali digegerkan dengan berita diberbagai media tentang  aksi penyadapan oleh Australia seperti yang diungkapkan Edward Snowden. Kali ini yang disadap adalah Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Berdasarkan pemberitaan di berbagai media massa bahwa pihak intelijen Australia saat ini memegang hasil penyadapan Jokowi saat berkomunikasi selama masa kampanye Pilpres 2014 dengan beberapa pihak. Materi itu kabarnya akan dirilis oleh Wikileaks ke publik.
 

Kenapa Rizal Ramli Ditunjuk sebagai Komisaris Utama BNI

17-03-2015 | 20:15 WIB

Oleh Edy Mulyadi

ADA KABAR mengejutkan dari Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Bank BNI yang digelar pagi tadi (17/3). Ekonom senior Rizal Ramli didapuk menjadi Komisaris Utama BNI. Bersama Achmad Baiquni sebagai Dirut, mereka berduet memimpin bank pelat merah tersebut.

Negara Hukum (yang) Berkiblat Uang

13-03-2015 | 14:13 WIB

Oleh: Romi Chandra

BERBICARA tentang hukum, tentunya kita semua mengetahui dan selalu membanggakan bahwa negara kita ini (Republik Indonesia) adalah negara hukum. Apa saja yang dilakukan, selalu ada sistem atau hukum yang mengikat, sehingga siapa saja tidak bisa berbuat sesuka hati.

Mungkinkah, Negara Membiayai Parpol

12-03-2015 | 17:25 WIB

Oleh :  Edy Mulyadi

BUKAN RAHASIA lagi bahwa demokrasi yang digulirkan sejak reformasi 1998 telah bermetamorfosis jadi demokrasi kirminal. Proses yang dilalui adalah demokrasi prosedural yang hanya sibuk pilih-memilih setiap lima tahunan. Lalu demokrasi transaksional yang penuh dengan money politic dan berbagai kecurangan. Kemudian terdampar menjadi demokrasi kriminal yang mengantarkan para pelakunya pada pelanggaran hukum.

Menjaga Sikap, Menghindari Disintegrasi Bangsa

09-03-2015 | 13:57 WIB

Oleh: Tri Yuwono
 
DALAM konteks pembicaraan Indonesia yang dimaklumi sebagai negara yang amat plural penduduknya, persatuan dan kesatuan menjadi keniscayaan. Segala bentuk ikhtiar untuk mempersatukan semua elemen bangsa di tengah segala bentuk keragamaman mestinya diapresiasi. Persatuan meniscayakan kebersamaan dan perlakuan setara tanpa diskriminasi terhadap siapapun.
 

Etika Berpendapat di Muka Umum

06-03-2015 | 09:28 WIB

Oleh: Nurwahid Wijoyo Kusumo*
  
KEMERDEKAAN menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang", hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.
 

100 Hari Ahok Diangkat, Ahok Diangket

27-02-2015 | 09:46 WIB

Oleh: Alif Kamal

MEMBICARAKAN persoalan Kota Jakarta tentu tidak ada habisnya. Hampir setiap harinya masalah yang menghinggapi ibu kota negara terus dibicarakan oleh warganya sendiri ataupun masyarakat yang kebetulan bekerja atau lagi berkunjung ke daerah ini. Sebagai ibu kota negara Jakarta punya perlakuan khusus dari negara. Karena itu dalam wilayah administrasi kenegaraan daerah ini dinamakan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.