Opini

DALAM memajukan tanah Papua, baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah Papua telah berusaha mewujudkan pembangunan Papua yang lebih baik, seperti menata  kembali  pemerintahan  daerah  dalam  rangka membangun tata  kelola pemerintahan yang  baik, bersih dan berwibawa (good governance) pada semua jajaran dan tingkatan.

GERAKAN reformasi, betapa juga masih ada kekurangan di sana-sini, telah membawa berkah luar biasa bagi bertumbuhnya partisipasi publik. Politik kesukarelaan untuk mengawasi perilaku elite agar tidak terus-menerus mengkhianati amanat rakyat berkembang di mana-mana dengan beragam cara. Kehadiran darah segar tersebut lalu dipompakan ke seluruh tubuh kebangsaan tanpa menunggu komando dan janji imbalan. Sontak saja, negeri ini ditumbuhi partisipasi politik rakyat yang bukan saja masif dan energetik, melainkan juga kreatif.

KALAU DISEBUT JURUS Rajawali Ngepret mungkin publik langsung mengaitkan frase ini dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Maklum, pada hari pertama dilantik sebagai Menteri pada 12 Agustus 2015, Rizal Ramli langsung dikenal dengan jurus ini. Selanjutnya, nyaris tiada hari tanpa pemberitaan tentang jurus-jurus ngepret lain dari sang rajawali. 

REVOLUSI Mental di segala bidang saat ini diperlukan agar perilaku-perilaku negatif masyarakat Indonesia disegala profesi baik itu pelajar, mahasiswa, pemuda, guru, dosen, pns, tentara, polisi, buruh dan lainnya  dapat berangsur angsur berkurang. Saat ini di era reformasi dan era globalisasi semakin mudah mengakses informasi dari segala penjuru dunia, baik dunia mengakses Indonesia maupun sebaliknya. Maka dari itu sangat rentan dimasuki perilaku dan budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita.

BANGSA Indonesia, telah melewati berbagai era  mulai dari zaman kolonial, orde lama, orde baru dan  reformasi. Di zaman sebelum reformasi ancaman terbesar  Negara Indonesia adalah disintegrasi bangsa dimana  dibeberapa daerah, gerakan separatis menuntut agar dapat memisahkan diri dari NKRI untuk membentuk Negara sendiri.

KASUS korupsi di Indonesia  diibaratkan orang sakit “keras’ yang  harus disembuhkan dengan penanganan yang benar. Korupsi di Indonesia melibatkan kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga kalangan swasta. Korupsi harus diberantas baik dengan penegakan hukum maupun  dengan cara edukasi kepada pelajar dari kalangan tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi.

WAKTU terus berputar, tidak terasa tahun 2016 telah tiba. Masyarakat khususnya di Indonesia walaupun bergembira dalam merayakan pergantian tahun tetap menjaga dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Biasanya setiap akhir tahun dinamika situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat,  akan meningkat yang memungkinkan memicu terjadinya gangguan keamanan. Masyarakat harus turut berperan aktif mendukung tugas aparat keamanan terutama di lingkungan masing-masing, Keikutsertaan masyarakat menjaga keamanan, penting untuk mempersempit niat orang yang hendak berbuat jahat. Kewaspadaan harus tetap dijaga, tetapi jangan juga terlalu berlebihan atau paranoid.

INDONESIA baru saja menyelesaikan Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan sistem demokrasi secara utuh serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Selain itu, masyarakat juga selalu menaruh harapan besar dari setiap momentum pilkada tersebut. Masyarakat berharap akan ada perubahan mendasar bagi kehidupan dan penghidupannya pasca pilkada, yaitu meningkatnya taraf kesejahteraan.