Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Logical Fallacy Media Patut Diblokir
Oleh : Redaksi
Selasa | 06-12-2016 | 15:30 WIB

Oleh Dodik Prasetyo

SAAT ini setiap pengguna internet adalah produsen informasi, maka siapa pun tentu bisa memproduksi informasi apa pun bentuknya. Apakah itu informasi yang benar atau informasi yang tidak benar. Kini pun banyak kita temui media yang nampak official bahkan mempublikasikan pemberitaan informasi tanpa penalaran yang jelas. Bahkan cenderung menyesatkan.

Logical Fallacy adalah kesalahan dalam penalaran, dalam menyatakan argumen atau melakukan penalaran. Dan kini hal tersebut terjadi cukup sering. Hal ini seringkali kita temui pada aksi politisi-politisi yang “kotor” dan media-media yang “tidak netral” yang seringkali menggunakan logical fallacy ini sebagai penguat argumen atau sebagai pembenaran.

Tentunya pemakaian memakai logical fallacy dalam menyatakan argumen adalah hal buruk. Seorang pewarta, penyebar informasi di media, apalagi jika media tersebut adalah media yang menurut kategori cukup mainstream serelevannya bisa merangkai argumen dengan logis dan tidak terpecah-pecah, atau menggunakan sebagian fakta dalam penalaran sehingga argumen cenderung tidak utuh dan menyesatkan.

Media-media yang menggunakan logical fallcy ini cenderung provokatif namun tidak memenuhi kriteria penalaran penuh. Sehingga yang terjadi pada impact pemberitaan bertendensi negatif. Dan sudah selayaknya, organisasi non profit dan pemerintah dalam hal ini turut memantau pemberitaan menyesatkan yang dikeluarkan oleh media yang tidak netral.

Khususnya jika ternyata media tersebut adalah henchman dari bagian pihak berkepentingan negatif yang berdampak buruk bagi kondusifitas bahkan keamanan nasional.

Dukungan terhadap Menkominfo dalam menindak tegas media-media yang tidak taat pada regulasi umumnya tentunya sah dilakukan. Apalagi masyarakat di media daring juga sungguh rawan bergejolak dalam kubu-kubu yang dibuat oleh media tendensius yang menjadi henchman alias kaki tangan pihak berkepentingan buruk. *

Pengamat Sosial dan Politik di LSISI