Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Opini

  1. Home
  2. halaman
  3. Opini

Bangun Persaudaraan, Lawan Radikalisme

11-09-2015 | 12:27 WIB

Oleh: Herni Susanti*

BANGSA Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. Realitas kemajemukan tersebut disadari oleh para pemimpin bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan negeri ini dari penjajahan asing. Mereka memandang bahwa kemajemukan tersebut bukanlah halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan tersebut termasuk kekayaan bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri ratusan suku bangsa. Sebagian di antaranya menjadi penduduk terbesar yang mendiami wilayah sebuah provinsi atau lebih, seperti etnik Jawa, tetapi ada juga etnik yang hanya mendiami beberapa desa atau kecamatan saja.

Awasi Kebangkitan Ideologi Komunis Gaya Baru

10-09-2015 | 11:55 WIB

Oleh: Fajri Permana*

INDIKASI kebangkitan kembali komunis di Indonesia layak dicermati, berbagai manuver yang menunjukkan ke arah itu, direkam sejumlah orang yang concern mengamati aktivitas paham dan gerakan komunis tersebut. Dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan. Jadi, jangan sampai salah menilai dan mengambil langkah. Sejarah penghianatan terhadap NKRI sebagai sebuah kesepakatan rakyat bukan hanya dilakukan negara Islam tetapi juga komunis, walaupun dalam sejarahnya semua komponen warga negara ikut mendirikan negara kesatuan dalam perjuangan bangsa. Sejarah penghianatan tersebut melukai bangsa yang sedang belajar berusaha berdikari dan membangun. Sejarah tidak berulang, tetapi sifat dan perilaku manusia dalam sejarah selalu berulang.

Menyoal Pencopotan Kabareskrim

09-09-2015 | 09:28 WIB

Oleh: Andre Penas*

PENCOPOTAN Kabareskrim, Komjen Budi Waseso yang lebih dikenal dengan Buwas dan bertukar posisi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Anang Iskandar sempat menimbulkan kegaduhan. Bahkan, ada yang mengatakan, sempat mengganggu stabilitas ekonomi. Meski Buwas sendiri sudah membantah semua yang dilakukannya sama sekali tidak  menimbulkan kegaduhan dan mengganggu stabilitas ekonomi maupun politik. Kegaduhan politik pertama muncul ketika Buwas dan jajarannya menetapkan dua Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta mantan Wamenkumham, Deny Indrayana sebagai tersangka.

Memperkuat Kewenangan Wakil Presiden

07-09-2015 | 12:15 WIB

Oleh: Fajri Permana*

TIMBUL  perseteruan antara Menko Maritim dan Sumber Daya yang baru dilantik, Rizal Ramli (RR) dengan Wakil Presiden, Jususf Kalla terkait suitan RR. Pertama meminta Menteri  ESDM serta Dewan Egergi Nasional untuk mengevaluasi rencana pemerintah  merealisasikan proyek lisrik 35.000 MW sampai tahun 2019.

Perlunya Pengetatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru

04-09-2015 | 10:30 WIB

Oleh: Andreawaty*

PEMEKARAN daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru atau biasa disebut pembentukan daerah otonomi baru (DOB), di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pembentukan DOB  semakin marak sejak disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Pemekaran wilayah bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Supaya Indonesia Tidak Runtuh

03-09-2015 | 18:00 WIB

Oleh : M. Amien Rais

HAKEKATNYA ada dua bangunan yang paling penting bagi setiap negara, yaitu bangunan ekonomi dan bangunan politik.

Globalisasi dan Strategi Pembangunan Nasional

03-09-2015 | 11:11 WIB

Oleh: Fajri Permana*

DALAM pergaulan antar bangsa, jati diri bangsa semakin penting artinya, katakanlah sebagai fondasi dari pertahanan nasional bagi NKRI. Setiap bangsa memiliki jati diri yang jelas dan sangat wajar apabila mereka berusaha untuk memelihara dan mempertahankannya, bahkan bersedia untuk berperang. Terlebih di era globalisasi, yang mengusung demokrasi untuk kepentingan liberalisasi perdagangan, akan semakin menekan core values negara berkembang. Globalisasi nantinya akan mempertajam kesenjangan antara bangsa yang siap, dengan bangsa yang tidak siap untuk survive dan berkembang di era ini. 

Berjuang untuk Berhasil

02-09-2015 | 11:11 WIB

Oleh: Herni Susanti*

SAAT ini diperlukan adanya peningkatan nasionalisme untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, selama ini banyak ancaman negara luar untuk menguasai Indonesia. Karena, Indonesia merupakan negara kaya raya, ada sekitar 500 suku bangsa, dengan 1.025 budaya yang tersebar di 17.504 pulau. NKRI merupakan negara subur yang memiliki potensi sumberdaya alam yang kaya raya sehingga, asing terus berupaya untuk merebutnya dengan berbagai cara, sudah ada beberapa pulau yang lepas, sehingga “NKRI harus menjadi harga mati”.