Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Opini

  1. Home
  2. halaman
  3. Opini

Catatan Rembuk Pendidik Nasional

25-04-2015 | 15:55 WIB

Oleh: Sasman

TANGGAL 29-31 Maret 2015, yang lalu, di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Bojong Sari Depok, dalam rangka  memperbaiki mutu dunia pendidikan di Indonesia  telah dilaksanakan  "Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK), Memperkuat Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan Yang Berkarakter Dilandasi Semangat Gotong Royong". 

Hemat dan Energi Alternatif Sebagai Solusi

24-04-2015 | 09:44 WIB

Oleh: B. Arul, SE*

PERKEMBANGAN zaman dari waktu-kewaktu mengalami perubahan dan kemampuan berfikir manusia dalam menciptakan teknologi memungkinkan kehidupan manusia menjadi mudah,  nyamandan serba praktis, dengan adanya  keberadaan alat seperti mobil, motor, lampu, televisi, kulkas, komputer dan sebagainya. Energi yang biasa dipakai sehari-hari oleh manusia antara lain energi listrik. Dengan berbagai jenis peralatan listrik, energi listrik dapat diubah menjadi energi putar, panas, cahaya, serta sinyal audio-video, sesuai kebutuhan.

Perkuat Persatuan Hadang Paham Radikal

23-04-2015 | 12:55 WIB

Oleh: Namsas*

RADIKALISME dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang mengingikan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan secara drastis. Namun, dalam artian lain, radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. 

Mengenal Lebih Jauh Pramuwisata Lokal Batam

22-04-2015 | 11:29 WIB

Oleh: Man Occor*

KEGIATAN perjalanan wisata (tour) saat ini sudah menjadi satu kebutuhan manusia untuk bereksplorasi ataupun untuk sekedar melepaskan kejenuhan (rekreasi) dari kegiatan rutin sehari-hari.

Jadikan KAA Momentum Wujudkan Perdamaian Dunia

21-04-2015 | 10:10 WIB

Oleh: Adiansyah*

KILAS Balik Konferensi Asia Afrika (KAA) menuju perdamaian dunia. Sebelum perang dunia II, negara-negara dunia ketiga yang berada di kawasan benua Asia dan Afrika umumnya adalah daerah jajahan. Namun setelah berakhirnya perang dunia II pada Agustus 1945, negara-negara dunia ketiga menjadi bangkit dan semakin meningkatkan perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya konflik dan pergolakan di berbagai tempat seperti konflik di Semenanjung Korea, Vietnam, Palestina, Yaman, Daratan China, Afrika, Indonesia dan lainnya.

Harapan Rakyat dan Gelombang Aksi Demo

15-04-2015 | 11:11 WIB

Oleh: Bahrul, SE*

PERALIHAN kepemimpinan nasional dari Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)  pada 20 Oktober 2014 lalu, membuka gerbang harapan  seluruh masyarakat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Masyarakat berharap Presiden Jokowi dapat memberikan perubahan yang lebih baik, dalam segala  bidang, terutama masalah ekonomi bagi rakyat agar pemerintah dapat meningkatkannya.

Negara Melawan Narkoba

14-04-2015 | 10:10 WIB

Oleh: Adiansyah*

BELUM dilakukannya eksekusi terhadap 10 terpidana mati narkoba gelombang kedua oleh pemerintah, menjadi perhatian dan pertanyaan dari masyarakat luas. Apakah karena ada kepentingan politik atau  karena adanya intervensi asing yang mengakibatkan pemerintahan Jokowi "enggan secepatnya" mengeksekusi.  Alasan menunggu  putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) untuk terpidana mati Mary Jane Viesta Veloso (Philipina) Martin Anderson (Ghana) dan Serge Arezki Atlaoui dari Perancis merupakan sikap bijak pemerintah dalam mewujudkan hak mereka meminta keadilan.   Namun demikian, kalau menunggu PK diputuskan maka akan "memakan" waktu yang cukup lama, sementara publik menunggu pemerintah menetapkan jadwal yang pasti.

Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi

10-04-2015 | 10:48 WIB

Oleh: Herni Susanti

PERAN Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigm ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia haru selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat, maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.