Oleh Dodik Prasetyo

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa ulama terkemuka menggelar pertemuan dengan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada pukul 10.30 WIB, Selasa (1/11/2016) terkait rencana demonstrasi segelintir ormas kemasyarakatan pada 4 November 2016.

Menurut Ketua MUI, Makruf Amin, unjuk rasa agar dilakukan sesuai aturan dengan menjaga ketertiban, keamanan, dan menjauhi hal-hal anarkis.

“Kami menyerukan kalau kemungkinan ada demonstrasi, dilakukan berdasar kepada peraturan, dilakukan secara santun, damai dan tidak anarkis yang menimbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi,” kata Makruf.

Makruf juga mengingatkan agar para pengunjuk rasa tidak mudah terbakar emosi khususnya dari pihak yang ingin memecah belah keutuhan umat Islam dan NKRI. Pihak keamanan juga diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional.

Selain itu, Makruf juga menghimbau agar unjuk rasa dilakukan dengan tertib termasuk dengan batas waktu hingga 18.00 WIB. “Supaya demo ini berjalan dengan damai dan seusai dengan aturan, jadi jam 18.00 WIB udah selesai,” katanya.

Sementara itu, Ketua PBNU Said Aqil mengapresiasi langkah Jokowi untuk menjaga persatuan dan kesatuan ditengah situasi politik yang tengah memanas saat ini.

“Ya panas ya, sepertinya panas. Melalui medsos, melalui Twitter itu kan agak panas ya. Mudah-mudahan sih tidak benar, tidak panas. Mudah-mudahan biasa-biasa saja,” kata Said.

Hal itu juga diamini Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir yang menilai langkah Presiden Jokowi sebagai upaya yang baik dalam meredakan tensi ketegangan akhir-akhir ini.

“Presiden sebelumnya sampaikan undangan ini ikhtiar beliau sebagai kepala negara yang tidak ingin suasana kehidupan kebangsaan terganggu situasi politik yang akhir-akhir ini memanas,” kata Nashir.

Haedar mengatakan Presiden yakin bahwa ulama dan tokoh agama baik di MUI, Muhammadiah, NU dan lainnya adalah representasi umat yang membimbing moral sehingga dengan pertemuan tadi diharapkan ada suasana damai, toleran dan bermartabat. *

Penulis adalah Pengamat Sosial dan Politik di LSISI