Opini

Oleh: Raka Dharmawan*

DI ERA reformasi, Pesimisme masyarakat tetap timbul karena praktik- praktik negatif seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang mewarnai perilaku aparat pemerintah, beberapa contoh pemberitaan di media massa menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri keterlibatan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, dalam kasus dugaan suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KPK masih mencari tahu asal-usul dan kepentingan uang-uang yang ditemukan dalam penggeledahan di rumah dan ruang kerja Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi.

Oleh: Moch. Irfandi*

TAX AMNESTY atau pengampunan pajak akan segera diberlakukan dalam waktu dekat dan diharapkan bisa berdampak langsung dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, pemberlakukan aturan tersebut ternyata tidak semudah yang diharapkan, terdapat banyak kepentingan asing yang mengarahkan kegagalan penerapan tax amnesty di Indonesia melalui berbagai aksi dari lembaga pemangku kepentingan.

Oleh: Amril Jambak*

MASA kepemimpinan Joko Widodo dengan Wapres Jusuf Kalla sudah tidak asing lagi kita mendengar adanya bagi-bagi jabatan. Ini diawali dengan bagi-bagi menteri di awal pemerintahan pasangan yang didukung PDIP, Nasdem, PKB, dan sejumlah partai lainnya.

Oleh: Fitria Warmadewi*

PENGANGKATAN Kapolri sepenuhnya menjadi wewenang dan hak prerogatif Presiden sesuai UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Meski demikian, pengangkatan Kapolri harus mendapat persetujuan DPR. Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya dan secara resmi mengajukan Komjen Tito Karnavian yang merupakan Perwira Polisi lulusan Akpol tahun 1987 untuk menjadi calon tunggal Kapolri kepada DPR-RI.

Oleh: Moch. Irfandi*

KEPEDULIAN pemerintah terhadap pegawai negeri di Indonesia termasuk istimewa. Pasalnya, terjadi berbagai peningkatan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai negeri melalui peningkatan tunjangan. Selain telah memperoleh gaji bulanan, berbagai tunjangan, gaji ke-13, saat ini, pemerintah menambah pemasukan penghasilan bagi pegawai negeri dengan menyediakan anggaran Tunjangan Hari Raya pada APBN 2016 sebagai gaji ke 14. Atas adanya penerimaan dana kesejahteraan tersebut tentunya memicu feedback dari PNS terhadap negara.

Oleh Ampuan Situmeang

MEMANG harus diakui, bahwa Batam bukan daerah khusus, atau otonomi khusus. Namun oleh undang-undang tertentu memberikan pelakuan-perlakuan khusus. Contohnya, mengamanatkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengikutsertakan Otorita Batam dalam Pembangunan Kota Batam. Oleh karenanya, harus diatur hubungan kerja antara Otorita Batam (saat ini BP Batam) dengan Pemko Batam, (dalam pasal 21 UU 53/1999).

Oleh: Andre Penas*

BEBERAPA waktu belakangan ini publik ramai membicarakan perlakuan aksi pemerkosaan yang dilakukan secara beramai-ramai yang terjadi di berbagai tempat, terutama yang dikalangan kaum muda. Sebut saja kasus yang terjadi di Tangerang, korban setelah diperkosa beramai-ramai kemudian dibunuh menggunakan cangkul tepat di kemaluan korban. Para pelaku diketahui masih berusia muda bahkan ada yang masih tergolong anak-anak, sehingga belum bisa dihukum berat meski kejahatan yang dilakukan termasuk tingkat tinggi. Konon hampir semua pelaku pornografi dan kejahatan seksual itu mengaku mendapatkan rangsangan dan inspirasi dari tayangan porno yang bersumber dari mesin pencari Google dan YouTube yang sangat mudah diakses, baik melalui komputer ataupun telepon genggam.

Oleh Ampuan Situmeang

Pergantian pimpinan dalam suatu instiusi atau badan di lingkungan pemerintahan dalam ilmu dan praktek pemerintahan adalah sesuatu yang rutin. Namun, mengapa setelah sekarang muncul ke permukaan adanya perlakuan sewenang-wenang dan atau diperlakukan tidak hormat padahal diberhentikan dengan hormat para pimpinan BP Batam yang lama.