DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Badan anggaran (Banggar) DPRD Kepri mendesak Gubernur Nurdin Basirun, agar menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2016.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Setelah melalui pembahasan yang panjang serta konsultasi ke berbagai pihak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum Masyarakat Miskin menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna, Senin (12/6/2017).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri merencanakan akan melaksanakan lima kali paripuna dalam proses pemilihan Wakil Gubernur (Pilwagub) Kepri Pengganti, yang akan dilaksanakan, melalui Pemilihan di DPRD Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dalam waktu yang tidak lama lagi, masyarakat miskin di Kepri yang sedang berperkara akan mendapat bantuan hukum secara gratis. Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin yang saat ini tengah dibahas DPRD Kepri sudah hampir rampung.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri kembali mengingatkan Gubernur Nurdin Basirun atas keputusanya yang mengangkat pejabat eselon II dan III, yang tidak memenuhi syarat dan tidak lolos open bidding. Apalagi yang nilainya "ditukang-tukangi" untuk bisa diangkat menjadi kepala dinas.

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri menilai, wacana BP Batam menaikan tarif air ATB dengan dalih Peraturan Gubernur (Pergub) dan membebankanya pada masyarakat selaku konsumen, sangat tidak relevan dan hanya membuat gaduh dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri, Surya Makmur Nasution, menjelaskan, pemilihan wagub lewat DPRD akan dilakukan melalui voting tertutup oleh masing-masing anggota dewan yang memiliki hak suara.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri akan menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi BPK pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2016, yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).