BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Paripurna Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap hasil pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Tahun Anggaran 2016 di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kepri, kawasan Dompak, Senin (3/7/2017).

Dalam paripurna tersebut juga disampaikan sejumlah rekomendasi Pansus terkait catatan penting BPK RI mengenai opini WTP yang diberikan kepada Pemprov Kepri.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menyampaikan, dalam perjalanannya Pemprov Kepri sudah mendapat opini WTP dari BPK RI sebanyak tujuh kali berturut-turut. Dengan begitu, sesuai dengan UU yang berlaku, DPRD harus melakukan pembahasan mengenai pemberian opini tersebut. Oleh karena itu, DPRD membentuk Pansus untuk membahas raihan opini WTP tersebut.

"Maka hari ini, sama-sama dengarkan dengan seksama Laporan akhir Pansus terhadap pembahasan LHP Tahun Anggaran 2016," ujarnya dihadapan para peserta yang hadir.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov saat penyampaian laporan akhirnya memaparkan, catatan yang diberikan BPK RI dalam raihan Opini WTP Pemprov Kepri dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Hal tersebut terbukti, mulai dari tahun 2013 sebanyak 6 catatan, tahun 2014 sejumlah 9 catatan, 2015 ada 10 catatan, dan di tahun 2016 meningkat menjadi 14 catatan. "Peningkatan sejumlah catatan tersebut seakan menjadi trend bagi Pemprov Kepri," katanya.

Untuk itu, Gubernur diminta agar menindaklanjuti hasil tersebut. Dengan mendesak masing-masing OPD membenahi segala kelemahan tersebut. "Selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan tersebut diserahkan," tegas Ruslan.

Usai melaksanakan Paripurna, kegiatan dilanjutkan dengan acara Halal Bihalal bersama anggota Dewan, OPD, serta FKPD Kepri. Kegiatan tersebut, berlangsung khidmat, karena diisi dengan ceramah agama. Setelah itu, lalu dilanjutkan dengan makan siang bersama.

Editor: Udin