DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri tahun 2016, mendapat sorotan tajam dari  mayoritas Fraksi di DPRD. Meski diterima, Fraksi-fraksi pada umumnya tidak puas terhadap kinerja Gubernur.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Taba Iskandar dan Irwansyah dipercaya menjadi Ketua Pansus Bantuan Hukum (Bakum) dan Pansus Ketenagalistrikan. Keduanya bersama anggota pansus, diharapkan dapat segera bekerja melahirkan dua Perda yang dinilai cukup penting.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjawab pandangan keenam Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum dan Ketenagalistrikan pada Sidang Paripurna di ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kepri, Kamis (27/4/2017) siang.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri menyatakan, sepakat atas wacana Gubernur provinsi Kepri, yang akan kembali merubah Tarif Dasar Listrik Batam dari 45 persen kenaikan tarif yang sebelumnya sudah ditetapkan, asalkan masih di bawah rekomendasi DPRD Kepri. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, Amir Hakim Siregar, meminta Gubernur tidak merevisi Surat Keputusan (SK) terkait penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) Batam atas desakan sebagian masyarakat Batam yang melakukan demo menentang kenaikan listrik tersebut.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dua dari enam Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau meminta Pemprov Kepri untuk mengkaji ulang pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bantuan Hukum untuk masyarakat kurang mampu yang diusulkan pada pada Kamis (20/4/2017) lalu. Kedua fraksi tersebut yakni, Fraksi Hanura Plus dan Kebangkitan Nasional DPRD Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri meggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ketenagalistrikan Kepri dan Bantuan Hukum Terhadap Masyarkat Hukum.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mendesak Pemerintah Provinsi Kepri, agar segera mengevaluasi dan melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas pelantikan Kepala OPD hasil seleksi "abal-abal" Panitia Tim Seleksi Open Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Provinsi Kepri.