DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, membantah sengaja memperlambat dan main "petak umpat" atas penolakan dua nama calon Wakil Gubernur yang diusulkan Partai Pengusung dan diajukan Gubernur ke DPRD Kepri. 

BATAMTODAY.COM, Karimun - Bupati Karimun, Aunur Rafiq memaparkan perencanaan pembangunan di tahun 2017 kepada Anggota DPRD Provinsi Kepri di kantor Pemkab Karimun, Kamis (30/3/2017).

BATAMTODAY.COM, Karimun - Seratusan warga dua desa di pulau Parit, Kecamatan Karimun yakni Desa Parit dan Desa Selat Mendaun minta dibangunkan sebuah sekolah SMA Negeri kepada Rocky Marciano Bawole, anggota DPRD Kepri yang menggelar reses di pulau tersebut, Selasa (28/3/2017).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Enam Fraksi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kepri menyetujui usulan perubahan kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, serta perubahan Perda Nomor 8 tentang Pajak Daerah yang diusulkan Pemprov Kepri pada Rabu (22/3/2017) lalu. Persetujuan tersebut disampaikan pada Sidang Paripurna Pandangan Umum fraksi di Kantor DPRD Kepri, Jumat (24/3/2017).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, mengatakan, Provinsi Kepri memiliki laut yang punya potensi keekonomian luar biasa untuk dikelola meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri membidik sektor penerimaan pajak baru. Atas dasar itulah, bersama DPRD Kepri, Pemprov menyampaikan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah dan perubahan Perda no.8 tahun 2011 tentang pajak daerah. 

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemprov Kepri dan DPRD Kepri terus menyusun rencana pembentukan bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kepri. Bank ini nantinya akan terpisah dari Bank Riau Kepri yang ada saat ini.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi anggaran APBD Kepri sebanyak Rp655 miliar dari Rp3,360 trilun. Pengevaluasian itu karena alokasi anggran yang diajukan bukan kewenangan Provinsi Kepri, rasionalisasi belanja, belanja yang dilarang dianggarkan dan tidak sesuai dengan nomenklatur penganggaran.