DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melakukan pertemuan dengan DPRD Kepri membahas rencana kenaikan tarif listrik Batam, sebagaimana yang sudah dibahas dan direkomendasikan DPRD ke Gubernur.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur Kepri, sebelum pengajuan calon oleh Gubernur Nurdin Basirun, disebut Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak tidak berdasar hukum serta aturan yang berlaku.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wan Norman Edi, Anggota DPRD Kepri yang baru saja dilantik menggantikan Eriyanto dari Partai Demokrat menilai, wacana pembentukan Provinsi Pulau 7 (Anambas-Natuna) sarat dengan kepentingan politis. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri akhirnya menjatuhkan sanksi atas hak interpelasinya ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Pemberian sanksi dibarengi dengan 4 rekomendasi DPRD yang wajib ditindaklanjuti Gubernur Kepri atas kebijakanya yang keliru dan menyalahi aturan dalam pelantikan dan pengangkatan pejabat eselon IV, III dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, menilai kenaikan tarif pass pelabuhan yang dilakukan oleh PT Pelindo I (Persero) Cabang Tanjungpinang bekerja sama dengan BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) mulai 15 Januari 2017 adalah tindakan yang tidak tepat. Karena, kenaikan harga tersebut tidak didukung dengan kelayakan fasilitas pelabuhan bagi masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pembahasan pengajuan rencana kenaikan tarif listrik bright PLN Batam di DPRD Kepri kembali mengambang karena belum ada kesesuaian persepsi tentang besaran persentase kenaikan tarif.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah kegiatan proyek, khususnya jalan lingkungan dan pemukiman masyarakat, yang sejatinya merupakan tugas Pemko dan Pemerintah Kabupaten namun masuk dalam kegiatan APBD 2017 Kepri, menjadi sorotan dan bahan evaluasi Menteri Dalam Negeri di APBD 2017 Kepri. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri, mempersilahkan aparat penegak hukum, Kejaksaan dan KPK, melakukan pengusutan atas dugaan penyalahgunaan ratusan miliar Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan (DJPL) atau rekalamasi pasca tambang, yang tidak disetor dan penyimpanannya dialihkan perusahaan dan Kepala Daerah ke Bank Perkreditan Rakyat di daerah.