DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri membidik sektor penerimaan pajak baru. Atas dasar itulah, bersama DPRD Kepri, Pemprov menyampaikan Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi daerah dan perubahan Perda no.8 tahun 2011 tentang pajak daerah. 

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemprov Kepri dan DPRD Kepri terus menyusun rencana pembentukan bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kepri. Bank ini nantinya akan terpisah dari Bank Riau Kepri yang ada saat ini.

BATAMTODAY.COM, Batam - Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi anggaran APBD Kepri sebanyak Rp655 miliar dari Rp3,360 trilun. Pengevaluasian itu karena alokasi anggran yang diajukan bukan kewenangan Provinsi Kepri, rasionalisasi belanja, belanja yang dilarang dianggarkan dan tidak sesuai dengan nomenklatur penganggaran.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melakukan pertemuan dengan DPRD Kepri membahas rencana kenaikan tarif listrik Batam, sebagaimana yang sudah dibahas dan direkomendasikan DPRD ke Gubernur.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur Kepri, sebelum pengajuan calon oleh Gubernur Nurdin Basirun, disebut Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak tidak berdasar hukum serta aturan yang berlaku.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wan Norman Edi, Anggota DPRD Kepri yang baru saja dilantik menggantikan Eriyanto dari Partai Demokrat menilai, wacana pembentukan Provinsi Pulau 7 (Anambas-Natuna) sarat dengan kepentingan politis. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri akhirnya menjatuhkan sanksi atas hak interpelasinya ke Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Pemberian sanksi dibarengi dengan 4 rekomendasi DPRD yang wajib ditindaklanjuti Gubernur Kepri atas kebijakanya yang keliru dan menyalahi aturan dalam pelantikan dan pengangkatan pejabat eselon IV, III dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, menilai kenaikan tarif pass pelabuhan yang dilakukan oleh PT Pelindo I (Persero) Cabang Tanjungpinang bekerja sama dengan BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) mulai 15 Januari 2017 adalah tindakan yang tidak tepat. Karena, kenaikan harga tersebut tidak didukung dengan kelayakan fasilitas pelabuhan bagi masyarakat.