Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPRD Kepri Pilih Politisi PDIP sebagai Ketua Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 04-04-2017 | 18:38 WIB
Sidang-paripurna-dprd-kepri.gif Honda-Batam

Rapat paripurna DPRD Kepri tentang Pansus Perda Pajak dan Retribusi (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pembahasan Perda Pajak dan Retribusi, sebagaimana yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepri, kembali dilanjutkan DPRD Kepri, dengan menetapakan DR Sahat Sianturi sebagai Ketua Panitias Khusus (Pansus) Perda Pajak dan Retribusi. 

Penetapan Ketua Pansus dan wakil serta Sekretaris dan anggota Pansus Pajak dan Retribusi daerah sebagai pengganti Perda nomor 08 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan Perda No 01 tahun 2012 tentang retribusi daerah itu, dilakukan DPRD Kepri setelah mendengakan jawaban pemerintah, yang saat itu disampaikan Sekda Kepri TS Arif Fadillah terhadap pandangan Fraksi DPRD Kepri.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, dalam pidatonya mengatakan, dengan ditetapkannya Sahat Sianturi sebagai Ketua Pansus dibantu Wakil dan sekretaris serta anggota Pansus, diharapkan akan dapat bekerja dengan cepa‎t serta teliti untuk meningkatkan pemasukan PAD bagi Pemprov.

"Kepada pansus agar dapat menggarap setiap potensi pajak dan retribusi yang ada di Kepri ini," kata Jumaga, Selasa (4/4/2017) di Gedung DPRD Kepri.

Jumaga juga mengatakan, dengan pembahasan yang dilakukan oleh Pansus, diharapkan Perda itu nantinya akan dapat menggenjot pendapatan asli daerah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kepri, Arif Fadillah, dalam jawabannya terhadap pandangan masing-masing Fraksi mengucapkan terima kasih atas masukan dari masing-masing Fraksi DPRD Kepri.

Adapun masukan dari PDIP kata dia, agar provinsi menguatkan pendapatan daerah dan tetap berpedoman terhadap akuntabilitas, akan menjadi masukan yang sangat berarti dan menjadi perhatian pemerintah.

"Demikian juga pandangan Fraksi Golkar, atas masukannya agar Pemprov memperhatikan objek dan subjek retribusi. Prinsip dan sasaran serta wilayah pengukuran lebih transparansi, juga akan menjadi masukan yang akan kami perhatikan," ujarnya.

Begitu juga dengan masukan dari Demokrat yang meminta Pemprov Kepri membuat target terukur yang sesuai dengan harapan publik.

"Kami juga akan menempatkan personel sesuai dengan asas profesionalitas sesuai dengan masukan Fraksi Demokrat," paparnya.

Editor: Udin