DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Provinsi Kepri telah menyampaikan Rencana Awal (Renwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, sejauh ini, renwal RPJMD ini dinilai ketua DPRD masih kurang fokus dan tidak sinkron dengan Permendagri no 54 tahun 2010. Padahal, Ranwal RPJMD ini merupakan kunci utama rencana kerja pemerintah kedepan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah berencana menetapkan satu lokasi khusus di Indonesia sebagai kawasan surga pajak. Pasalnya, banyak warga dan korporasi di Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak (tax haven countries).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota DPRD Kepri Sarafudin Aluan menyoroti ketidakhadiran kepala SKPD dan 19 orang koleganya dalam sidang paripurna dengan agenda LPP-APBD 2015 di Gedung DPRD Kepri, Senin (20/6/2016).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sidang Paripurna DPRD Kepri dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2015, batal dilaksanakan lantaran Gubernur dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepri dan tiga unsur pimpinan DPRD tidak hadir.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Banyaknya temuan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan APBD 2015, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas APBD 2015, membuat Pansus LHP-APBD 2015 DPRD Kepri memberikan teguran keras dan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Kepri untuk segera menindak-lanjuti sejumlah temuan BPK-RI dalam APBD 2015 Kepri tersebut. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri meminta kepada Pemprov Kepri untuk tidak berpuas diri meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak melihat, hasil audit tidak otomatis sejalan dengan kondisi di lapangan.

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendesak Gubernur Nurdin Basirun segera mengusut tuntas pelaku SK bodong honorer Pemprov Kepri. Bila perlu, DPRD mendorong Pemprov menyelesaikan lewat jalur hukum.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri mempertanyakan maksud dan tujuan, Surat Bupati Kabupaten Daik Lingga ke Menteri, yang meminta agar Kabupaten Bunda Tanah Melayu itu, ditetapkan sebagai Daerah dan Kabupaten tertinggal.