DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ekonomi Provinsi Kepri mandeg dan stagnan akibat kegiatan APBD 2016 belum ‎sepenuhnya dapat dilaksanakan. Untuk itu DPRD Kepri mendesak Pemerintah Provinsi ‎Kepri Segera mengajukan Ranperda Perubahan APBD 2016 Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi DPRD Kepri tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 pada DPRD dalam sidang Paripurna DPRD, Rabu (29/6/2016).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dua Wakil Ketua DPRD Kepri, masing-masing Amir Hakim Siregar dan Husnizar Hood mangkir dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah, atas pandangan Fraksi DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2015, di DPRD Kepri, Rabu (29/6/2016).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Absen kehadiran sejumlah anggota DPRD Kepri, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2015 Provinsi Kepri di DPRD Kepri ada yang merupakan hasil scanning.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah Provinsi Kepri telah menyampaikan Rencana Awal (Renwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, sejauh ini, renwal RPJMD ini dinilai ketua DPRD masih kurang fokus dan tidak sinkron dengan Permendagri no 54 tahun 2010. Padahal, Ranwal RPJMD ini merupakan kunci utama rencana kerja pemerintah kedepan

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah berencana menetapkan satu lokasi khusus di Indonesia sebagai kawasan surga pajak. Pasalnya, banyak warga dan korporasi di Indonesia yang memiliki perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak (tax haven countries).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota DPRD Kepri Sarafudin Aluan menyoroti ketidakhadiran kepala SKPD dan 19 orang koleganya dalam sidang paripurna dengan agenda LPP-APBD 2015 di Gedung DPRD Kepri, Senin (20/6/2016).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sidang Paripurna DPRD Kepri dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2015, batal dilaksanakan lantaran Gubernur dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepri dan tiga unsur pimpinan DPRD tidak hadir.