DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri akan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, H. Nurdin Basirun sebagai gubernur definitif, melanjutkan sisa masa jabatan almarhum H. Muhammad Sani, melalui Paripurna DPRD Kepri, Selasa (10/5/2016) mendatang.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Ketua DPRD Kepri, Husnizar Hood, mengatakan, pelaksanaan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur paska meninggalnya Gubernur HM Sani, hingga saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) mengenai mekanisme teknis dan pelaksanaan penetapan. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda pengumuman berhalangan tetap Gubernur Muhammad Sani, di DPRD Kepri pada Senin (18/4/2016) dijaga ketat oleh anggota polisi. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri, secara resmi mengumumkan Gubernur Kepri, Muhammad Sani yang meninggal beberapa waktu lalu, berhalangan tetap. Pengumuman dilakukan Wakil Ketua DPRD Kepri, Amir Hakim Siregar dalam Paripurna Istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Senin (18/4/2016). 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pelaksanaan reses masa sidang pertama tahun 2016 yang dilaksanakan DPRD Kepri dari 29 Maret-4 April 2016, benar-benar dimanfaatkan 7 angota DPRD Kepri untuk bersilaturahmi, serta menampung aspirasi konstituennya di daerah dalam mengajukan sejumlah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karimun.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah usulan diajukan lima anggota DPRD Provinsi Kepri dari daerah pemilihan 6 (Dapil-6) meliputi Kecamatan Galang, Sei Beduk dan Nongsa, masing-masing Ruslan, Taba Iskandar, Ririn Warsiti, Saproni dan Afrizal Dachlan, yang selama sepekan melakukan reses di wilayah pemilihannya.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ingin tahu apa kinerja lima anggota DPRD Kepri dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tanjungpinang dalam reses yang menghabiskan dana puluhan juta rupiah? Berikut laporan hasil reses lima anggota DPRD Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri yang juga anggota Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam mengatakan, sesuai dengan pembahasan di pusat yang saat ini sedang digodok, pelaksanaan FTZ di Batam masih terus berjalan. Sehingga pada akhirnya, nanti dalam kebijakannya akan diciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Batam secara terintegarasi di dalam satu kawasan.