Program SPP Gratis Dinilai Tak Tepat Sasaran, Anggota DPRD Kepri Desak Evaluasi Kebijakan Pendidikan

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ririn Warsiti, mendesak Pemerintah Provinsi Kepri untuk mengevaluasi program pembebasan SPP bagi siswa tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Menurutnya, program tersebut belum menyentuh sasaran yang tepat dan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas.

"Kalau bicara soal pemerataan pendidikan, bukan hanya soal gratis SPP. Yang lebih penting adalah bagaimana kualitas pendidikan di setiap sekolah bisa setara. Saat ini, masyarakat tetap berlomba-lomba masuk sekolah unggulan, yang sebagian besar justru diisi oleh siswa dari keluarga mampu," ujar Ririn, seusai kunjungan kerja di SMAN 3 Batam, Rabu (11/6/2025).

Politisi Fraksi Gerindra ini menilai, seharusnya bantuan pendidikan diberikan secara selektif melalui skema Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia mencontohkan ironi kebijakan saat ini, yang menurutnya kurang adil secara sosial.

"Subsidi untuk semua itu rentan salah sasaran. Masa kita bantu orang tua yang bisa belikan anaknya pulsa Rp 100 ribu, tapi dibilang tidak sanggup bayar SPP Rp 135 ribu? Itu kan tidak logis," tegasnya.

Ririn juga membandingkan Kepri dengan Provinsi DKI Jakarta dalam hal pembiayaan pendidikan. "Di Jakarta saja, SPP bisa mencapai Rp 300 ribu dan belum seluruhnya digratiskan. Artinya, nominal Rp 135 ribu di Kepri masih dalam batas kewajaran," katanya.

Lebih lanjut, Ririn mengungkapkan bahwa banyak sekolah di Kepri masih menghadapi persoalan mendasar terkait fasilitas dan operasional. Ia khawatir, jika seluruh anggaran difokuskan pada pembebasan SPP, maka alokasi untuk perbaikan infrastruktur pendidikan akan terabaikan.

"Kalau semua digratiskan, lalu anggaran perbaikan sekolah dari mana? Dana BOS itu tidak cukup menutupi semua kebutuhan operasional sekolah," paparnya.

Komisi IV DPRD Kepri pun berencana mengirimkan surat resmi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan evaluasi langsung di lapangan. "Kami ingin mendorong survei faktual di sekolah-sekolah, agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data. Jangan hanya mengejar popularitas, tapi justru membebani sistem pendidikan kita ke depan," tandas Ririn.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini seharusnya adalah pemerataan kualitas pendidikan, bukan sekadar menggratiskan biaya. Ia menyinggung kisruh Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang terjadi setiap tahun sebagai bukti belum meratanya kualitas antar sekolah.

"SPMB selalu jadi polemik. Kenapa? Karena orang tua berlomba-lomba memasukkan anak ke sekolah unggulan. Unggul dalam segi falisitas dan infrastruktur. Di situlah akar persoalannya. Pemerintah seharusnya fokus dulu membenahi kualitas semua sekolah," pungkasnya.

Editor: Gokli

---