BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri meminta kepada Pemprov Kepri untuk tidak berpuas diri meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak melihat, hasil audit tidak otomatis sejalan dengan kondisi di lapangan.

“Pertumbuhan angka-angka biasanya tidak sama dengan lompatan kesejahteraan di masyarakat,” kata Jumaga mengawali pidato pembukaannya, dalam rapat paripurna laporan akhir pansus laporan keuangan Pemprov, di Dompak, Rabu (15/6/2016).

Dalam kenyataannya, pergerakan angka-angka keuangan yang dilaporkan biasanya hanya menunjukkan pergerakan di kaum elit saja. Maka dari itu, sering kali pertumbuhan ekonomi meroket, tapi tidak menyentuh masyarakat miskin.

“Maka dari itu, kami meminta kepada Gubernur untuk fokus tidak hanya dilaporan keuangan, tapi realisasi di lapangan,” tegas Jumaga Nadeak.

Di tempat yang sama, juru bicara pansus, Syarifah Elvizana, mengatakan bahwa DPRD menerima hasil laporan keuangan hasil audit BPK. Namun, DPRD memberikan beberapa catatan atas hasil audit di mana yang tahun lalu menjadi temuan, seharusnya permasalahan yang sama tidak terulang lagi apabila pengawasan berjalan dengan baik.

“Untuk itu, inspektorat harus lebih aktif dalam mengawal progres penyelesaian tiap-tiap hasil temuan BPK,” kata Syarifah.

Tak hanya itu, DPRD juga memberikan catatan tebal untuk manajamen kas daerah yang tidak memadai. Di mana pengelolaan persediaan barang yang akan dihibahkan kepada pemerintah belum sesuai ketentuan.

Terakhir, jembatan Dompak juga disoroti DPRD Kepri. “Meski tidak dijadikan sampling BPK RI, namun komisi tiga meminta agar menindaklanjuti untuk melakukan audit efisiensi biaya dan audit kualitas konstruksi,” tegasnya.

Menanggapi Ketua DPRD Jumaga dan Pansus DPRD, Gubernur Kepri berjanji untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Rekomendasi ini akan dijadikan catatan agar ke depan penyelenggaraan pemerintahan lebih baik lagi,” kata Nurdin. Ia juga mengucapkan terimakasih kepada DPRD yang dapat melihat kelemahan pemerintah Kepri.

Kelemahan-kelemahan ini menurutnya akan segera diperbaiki agar ke depan pelaksanaan pemerintahan akan lebih baik lagi.

Editor: Udin