DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Banyaknya temuan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan APBD 2015, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas APBD 2015, membuat Pansus LHP-APBD 2015 DPRD Kepri memberikan teguran keras dan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Kepri untuk segera menindak-lanjuti sejumlah temuan BPK-RI dalam APBD 2015 Kepri tersebut. 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri meminta kepada Pemprov Kepri untuk tidak berpuas diri meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak melihat, hasil audit tidak otomatis sejalan dengan kondisi di lapangan.

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendesak Gubernur Nurdin Basirun segera mengusut tuntas pelaku SK bodong honorer Pemprov Kepri. Bila perlu, DPRD mendorong Pemprov menyelesaikan lewat jalur hukum.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri mempertanyakan maksud dan tujuan, Surat Bupati Kabupaten Daik Lingga ke Menteri, yang meminta agar Kabupaten Bunda Tanah Melayu itu, ditetapkan sebagai Daerah dan Kabupaten tertinggal.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, berharap pembahasan dan pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Provinsi Kepri dapat diselesaikan DPRD Kepri pada 2016 ini.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kendati memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali dari BPK-RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan APBD, ternyata dalam LHP-BPK-RI pada APBD 2015, auditor BPK-RI juga menemukan 16 temuan yang direkomendasikan BPK-RI untuk ditindak-lanjuti Pemerintah Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Fraksi Golkar DPRD Kepri melakukan penggantiaan posisi almarhum Sofian Syamsir di Fraksi dan Banggar DPRD Kepri. Penggantiaan posisi Sofian Syamsir diumunkan langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, usai pelaksanaan sidang paripurna DPRD Kepri, Senin (23/5/2016).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri untuk Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) APBD 2015, meminta Plt Gubernur Provinsi Kepri, melakukan evaluasi dan penggantian SDM di sejumlah SKPD di Provinsi Kepri lantaran indikator kinerja banyak yang tidak tercapai.