Potensi Laut Kepri Bisa Sumbangkan PAD Sebesar Rp6 Triliun

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, mengatakan, Provinsi Kepri memiliki laut yang punya potensi keekonomian luar biasa untuk dikelola meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Jika saja Pemerintah Provinsi Kepri bisa memanfaatkan kewenangannya sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah --seperti kewenangan pengelolaan 12 sumber daya ‎laut, kata Iskandarsyah, maka akan menyumbangkan PADendapat Asli yang cukup besar.

"Kita ambil contoh, jika pemerintah daerah bisa memaksimalkan pemanfaatan pengelolaan 0-12 mil laut Kepri saja, PAD yang dihasilkan itu mampu menembus angka Rp6 triliun," ujar Iskandarsyah, Kamis (23/3/2017).

Menurutnya, dari kewenangan Pemprov Kepri pada sektor 0-12 mil laut saja, bisa dimanfaatkan untuk labuh jangkar, parkir kapal, reparasi kapal, suplai bahan makanan dan minuman, serta kebutuhan logistik lainnya.

Disebut Iskandar, pihaknya dari Komisi II bersama Pemprov Kepri telah berkonsultasi ke Kemendagri, menyangkut hak dan kewenangan pengelolaan 0-12 mil kawasan laut di Kepulauan Riau, terlebih mengenai sektor labuh jangkar yang hingga saat ini masih dikelola oleh BP Batam, sementara Pemprov Kepri dalam hal ini tidak menerima pemasukan sepeser pun atas hal tersebut.

"Padahal dalam Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu sudah jelas, potensi kawasan laut 0-12 mil dari garis pantai merupakan hak pemerintah provinsi, bukan kewenangan BP batam," paparnya.

Selain melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri, lanjut Iskandarsyah, pihaknya juga akan menggesa perubahaan Perda Nomor 1 dan Nomor 8 tentang retribusi dan pajak daerah. Sehingga dari 7 sektor pajak yang selama ini dipungut Pemprov Kepri, akan bertambah dua sektor pajak, yakni dari jasa tambat dan lego jangkar serta perolehan sharing fee airport tax dari pengelolaan bandara di Kepri.

Editor: Udin

---