DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri pada APBD-Perubahan 2017 sebesar Rp23 miliar. Anggaran tersebut merupakan total keseluruhan tunjangan, sesuai dengan Perda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri yang disahkan belum lama ini.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, berharap, dengan disahkannya Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi dapat meningkatkan kinerja Pimpinan dan serta Anggota DPRD.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Peraturan Daerah (Perda) Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan serta Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau resmi disahkan. Pengesahan Perda tersebut langsung ditandatangani Gubernur dan Pimpinan DPRD di Aula Balairung Kantor DPRD Kepri, kawasan Dompak melalui Sidang Paripurna, Senin (14/7/2017).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Merosotnya perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada angka 1,52 persen pada Semester I tahun 2017 ini mengundang kritik dari berbagai pihak. Betapa tidak, sejak 15 tahun terbentuknya Provinsi Kepri, baru di tahun ini perekonomian berada pada minimnya angka pertumbuhan.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepulauan Riau saat ini tengah menggesa pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017. Saat ini pembahasan tersebut sudah dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Pansus Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri, Rudi Chua, mengatakan besaran angka kenaikan pengasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdiaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kepri akan ditentukan berdasarkan besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) menyoroti permasalahan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang ada di wilayah Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menyetujui pengusulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Dengan demikian, Ranperda tersebut akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh Pansus Ranperda.