BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepulauan Riau saat ini tengah menggesa pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017. Saat ini pembahasan tersebut sudah dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Hotman Hutapea mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD-P 2017 dengan Pemprov Kepri.

Dalam pembahasan tersebut, lanjut Hotman, dirinya ingin mengetahui pembangunan yang belum terlaksana pada APBD 2017. Agar bisa diprioritaskan pada APBD-P, menurutnya, pembangunan tersebut tentu harus menjadi prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu mengingat adanya rasionalisasi serta minimnya anggaran yang dimiliki Pemprov Kepri.

"Yang menjadi titik fokus kita saat ini adalah terhadap perubahan tersebut, kita ingin mengetahui apa saja pembangunan yang menjadi prioritas yang belum terlaksana di APBD 2017," ungkapnya kepada awak media di Kantor DPRD Kepri, kawasan Dompak, Senin (7/8/2018).

Ia menambahkan, pada APBD-P nanti kemungkinan besar tidak akan ada penambahan program baru. Selain rasionalisasi, juga dipengaruhi dengan perbedaan perhitungan Silpa yang dilakukan Pemprov Kepri dan BPK RI.

"Silpa yang sebelumnya diasumsikan Pemprov Kepri Rp150 miliar, ternyata oleh BPK RI riilnya sekitar Rp50 miliar. Nah, di situlah kita ingin dijelaskan oleh pemerintah, bagaimana cara menutupinya," sebutnya.

Selain itu, ditambahkan Hotman, dalam pembahasan pihaknya juga meminta gambaran terkait pelaksanaan yang telah dilaksanakan serta progres pembangunan pada APBD 2017 kepada Pemprov Kepri. "Itu juga kita bahas. Tentu saat ini kita belum dapat gambarannya," tutupnya.

Editor: Udin