DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Pemerintah Provinsi Kepri mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 sebesar Rp3,496 triliun di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD, Pulau Dompak, Kamis (28/9/2017) kemarin.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Usai melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-15 Provinsi Kepulauan Riau, kegiatan langsung dilanjutkan dengan Paripurna Istimewa di Kantor DPRD Kepri, kawasan Dompak, Senin (25/9/2017).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kemerosotan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kepri, malah dinilai Gubernur Nurdin Basirun menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun serta per kwartal.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Selain menyoroti pelaksanaan pembangunan, DPRD Kepri juga menyoroti merosotnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Keri yang saat ini tumbuh hanya 1,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dalam rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Kepri ke-15 tahun 2017 di gedung DPRD Kepri, Senin (24/9/2017).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Setelah disorot dan dikritisi sejumlah fraksi atas sejumlah pos anggaran rutin OPD yang tidak produktif dan terkesan "bancakan" dalam APBD, Pemerintah Provinsi Kepri akhirnya menyatakan sepakat dengan sejumlah masukan DPRD tersebut.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Kepri 2017. Paripurna tersebut digelar di Aula Balairung Kantor DPRD Kepri, kawasan Dompak, Tanjungpinang, Senin (18/9/2017).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sejumlah fraksi DPRD Kepri, meminta Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun untuk mengevaluasi serta mengganti Kepala Organisasi Pemerintah daerah (OPD) yang lambat dan tidak dapat bekerja melaksanakan kegiatan program pembangunan yang telah dianggarkan di APBD.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Mayoritas Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyorot kinerja para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak optimal. ketidakoptimalan kinerja tersebut terbukti, dari masih rendahnya serapan APBD Kepri 2017.