Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Kemendagri Buka Akses Ormas dan LSM IKut Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19

08-10-2020 | 08:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, membuka akses Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) termasuk LMS dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Kemendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk merangkul Ormas termasuk LSM melalui skema Swakelola Tipe lll sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dengan demikian upaya penanganan Covid-19 dapat dipastikan sampai ke level terbawah.

Tak Ada Lockdown, DPR akan Lakukan Penyemprotan Desinfektan Cegah Penyebaran Covid-19

08-10-2020 | 08:36 WIB

BATAMTDAY.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, DPR akan melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh lingkungan gedung DPR untuk mengantisipasi adanya penyebaran lebih lanjut Covid-19.

DPR tidak akan melakukan lockdown meski ada permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutup diri selama tiga hari pasca ditemukan 18 anggota DPR, serta 40 staf dan karyawan terpapar virus Corona.

Mendagri Nilai Omnibus Law UU Cipta Kerja Permudah Masyarakat Buka Usaha

08-10-2020 | 08:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambut baik adanya Omnibus Law Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja. Menurutnya, UU tersebut akan memotong dan menyederhanakan prosedur berusaha di daerah.

Ditjen Dukcapil Upayakan Semua Pelayanan Publik 5 Tahun ke Depan Berbasis NIK

07-10-2020 | 20:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan dalam 5 tahun ke depan dirinya dan jajaran Ditjen Dukcapil akan terus melakukan upaya integrasi seluruh pelayanan publik melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Hal itu sesuai dengan amanat yang terdapat di dalam Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2019, yakni mewujudkan sistem integrasi data kependudukan.

Ini 7 Nama Calon Anggota KY Periode 2020-2025 yang Diajukan Presiden ke DPR RI

07-10-2020 | 19:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Panitia seleksi (Pansel) telah memilih 7 nama calon anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025. Nama-nama tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian mengajukannya ke DPR RI.

"Bapak Presiden dengan surat Nomor R.41/PRES/10/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 telah menyampaikan 7 nama calon anggota KY (Komisi Yudisial) untuk masa jabatan 2020-2025 kepada DPR," kata Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Rabu (7/10/2020) siang, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, demikian dikutip laman resmi Setkab RI.

18 Anggota DPR dan 40 Staf Terpapar Covid-19 Usai Pengesahan RUU Cipta Kerja

07-10-2020 | 17:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sebanyak 18 dari 575 anggota DPR RI terpapar virus corona (Covid-19) usai pengesahan RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selain itu, ada 40 staf Agggota DPR juga ikut terpapar virus Corona usai DPR mulai masa reses sejak Selasa 6 Oktober sampai Rabu 7 November 2020 ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2020). "Gedung DPR memang tidak kita lockdown, tetapi seluruh anggota menjalani reses," tegas Azis.

Langgar Konstitusi, Fahri Sebut MK Bisa Batalkan Total Isi UU Cipta Kerja

07-10-2020 | 16:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai 'The Guardian of Constitution atau Penjaga Konstitusi' akan membatalkan seluruh isi dari Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10/2020).

UU Cipta Kerja Disahkan, LPPOM MUI: Substansi Halalnya Ambyar

07-10-2020 | 15:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law telah disahkan oleh DPR. Ketentuan dalam uu cipta kerja salah satunya menyinggung soal sertifikasi produk halal.

Namun, beberapa ketentuan terkait sertifikasi halal dalam UU tersebut dinilai mengaburkan dan bahkan menghilangkan substansi dari halal itu sendiri.