Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Jokowi Perintahkan Kapolri Pidanakan Pendemo dan Minta 34 Gubernur Setujui UU Omnibus Law

10-10-2020 | 14:20 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menindak pelaku tindak pidana dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar 34 gubernur menyetujui dan mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ketua PWI Desak Kapolri Usut Tuntas Oknum Penganiaya Jurnalis saat Demo UU Cipta Kerja

10-10-2020 | 09:05 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari meminta Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis mengusut tuntas dan melakukan langkah hukum terhadap oknum polisi yang sudah menghambat, menghalangi tugas jurnalis dengan merusak, merampas, dan menganiaya wartawan yang meliput unjuk rasa UU Cipta Kerja.

"Termasuk memberikan sanksi kepada oknum petugas yang sengaja menghambat kemerdekaan pers secara terang-terangan tersebut," kata Atal S. Depari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/10/2020), seperti dikutip Antara.

Kemendagri Dorong Pemda Buka Kran Pengaduan Masyarakat

09-10-2020 | 19:52 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo belum lama ini terkait penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Presiden Joko Widodo secara spesifik meminta Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) membuka keran-keran aduan atau masukan untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Ini Daftar Gubernur Wali Kota dan Bupati yang Menolak Omnibus Law

09-10-2020 | 15:20 WIB

BATAMTOAY.COM, Jakarta - Maraknya demonstrasi di berbagai daerah menolak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuat kepala daerah ikut bersuara. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berjanji meneruskan penolakan kaum buruh dan mahasiswa kepada pemerintah pusat.

Dia pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar UU Cipta Kerja tidak jadi diberlakukan. "Jadi, UU ini jangan dulu disahkan untuk dijalankan," kata Emil di Kota Bandung, Kamis (8/10/2020).

Rekam Polisi Pukuli Pendemo Omnibus Law, Wartawan Dianiaya

09-10-2020 | 14:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Jurnalis media online Suara.com, Peter Rotti, mengalami kekerasan oleh polisi saat meliput aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-undang atau UU Cipta Kerja di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Oktober 2020.

Pemimpin Redaksi Suara.com, Suwarjono, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. "Saat itu, Peter sedang merekam sejumlah aparat kepolisian yang mengeroyok seorang peserta aksi di sekitar halte Transjakarta Bank Indonesia," kata Suwarjono lewat keterangan tertulis pada Kamis, 8 Oktober 2020.

PBNU Dukung Uji Materi Omnibus Law Cipta Kerja ke MK

09-10-2020 | 10:28 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Jumat(9/10/2020).

Pemerintah Tetapkan Batas Tertinggi Uji Swab Mandiri Sebesar Rp 900 Ribu

08-10-2020 | 19:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Dalam surat edaran itu disebutkan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp 900 ribu. Batasan tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri.

Situs DPR Pulih Setelah Diretas Hacker Jadi 'Dewan Penghianat Rakyat'

08-10-2020 | 15:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sempat diretas hacker, Kamis (8/10/2020). Melalui video yang beredar di media sosial, terlihat tampilan situs DPR RI dengan domain dpr.go.id diubah.