Opini

Oleh Ariffudin Kumala

TANGGAL 22 Mei 2019 adalah hari yang ditunggu oleh hampir seluruh rakyat, Indonesia. Di tanggal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemyelenggara pemilu 2019 akan mengumumkan secara resmi hasil pemungutan suara 17 April 2019. Resmi itu bukan berdasarkan Quick Count ataupun Real Qount SITUNG KPU.

0leh : K. A. Supriadi

Dalam beberapa hari ini kita dikejutkan dengan berita tentang cacar monyet atau dalam dunia medis biasa disebut monkey pox. Cacar monyet adalah penyakit cacar tapi bukan cacar atau small pox seperti yang kita kenal selama ini, karena sejak tahun 1980 dunia telah bebas cacar dan dinyatakan oleh WHO.

Oleh Anindya Lazuardi

PARA elit politik yang berseberangan pada penyelenggaraan pemilu 2019 sudah sepatutnya perlu segera membuka diri untuk berdialog agar polarisasi politis di masyarakat berangsur reda. Pembelahan politik itu tak hanya merugikan pihak-pihak yang berkontestasi, tetapi juga masyarakat yang tidak ikut serta dalam persaingan politik praktis. Dialog tersebut mendesak dilakukan. Elite politik mesti memberikan keteladanan kepada masyarakat.

Oleh Sujarwadi

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan bahwa pihaknya akan menutup media yang membantu melakukan pelanggaran hukum.

Oleh Elan Rahmawati

PEOPLE power dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan massa dalam jumlah besar untuk menuntut suatu hasil seperti yang pernah terjadi pada akhir era orde baru yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan Presiden Soeharto mundur dari Jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998.

Oleh Ananda Rasti

WACANA Pemindahan Ibu Kota tampaknya akan menjadi hal yang serius. Meskipun Pemerintah belum menetapkan tempat pasti yang akan dibangun sebagai ibukota baru, tetapi pada tahap ini, ada 3 tempat yang sempat menjadi pertimbangan, yaitu Sumatera bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi bagian Selatan.

Oleh Muhammad Yasin

MENTERI Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa tidak boleh ada gerakan di luar konstitusi yang berujung pada delegitimasi KPU terhadap hasil real count yang ditetapkan KPU, seperti people power, karena Indonesia adalah negara hukum.

Oleh: Edy Sutriono, SE, MM, M.SE

Penyusunan anggaran negara/daerah atau sektor publik tradisional lebih mendasarkan kepada kebutuhan belanja/pengeluaran dengan jalan menambah atau mengurangi jumlah anggaran tahun sebelumnya. Sementara itu kinerja pelaksanaannya diukur dari seberapa besar penyerapan atau realisasi anggaran semata.