Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Meneropong Peluang Kerja di Omnibus Law Cipta Kerja

19-02-2020 | 13:52 WIB

Oleh Zainuddin

LANGKAH besar pemerintah untuk menerapkan skema Omnibus Law diklaim akan menguntungkan pekerja. Tak hanya menggenjot iklim investasi yang nantinya bakal menyerap tenaga kerja secara besar-besaran, namun juga akan mempermudah segala aturan terkait regulasi yang ada.

Memberdayakan Kelas Menengah di Indonesia

18-02-2020 | 14:40 WIB

Oleh Erlangga Pratama

PEMERINTAH menilai, kesejahteraan masyarakat kelas menengah dapat ditingkatkan dengan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, masyarakat yang sudah berada di kelas menengah juga harus didorong untuk menjadi pengusaha, sehingga dapat berpartisipasi meningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus laju perekonomian nasional.

Harapan Baru di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

18-02-2020 | 11:11 WIB

Oleh Samuel Erlangga

PEMERINTAH dan DPR terus bersinergi dalam menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Selain mempermudah inverstasi, Omnibus Law Cipta lapangan kerja juga diyakini mampu meningkatkan perlindungan bagi tenaga keja lokal.

Menangkal Hoax Demi Suksesnya Pilkada 2020

18-02-2020 | 08:40 WIB

Oleh Rohmat Soleh

MESKI hanya sebagai pembawa berita, jurnalis juga memiliki peranan penting guna menangkal berbagai macam penyebaran hoax demi suksesnya Pilkada 2020.

Mengawal Pilkada 2020 Tanpa Hoax Pemecah Belah Bangsa

17-02-2020 | 14:04 WIB

Oleh Agoes Abidin

PELAKSANAAN Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Semua pihak pun mendukung Pilkada 2020 yang bebas hoax agar pesta demokrasi tersebut berjalan lancar sebagai wujud kematangan demokrasi masyarakat.

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Membuka Peluang Lapangan Kerja Baru

17-02-2020 | 11:16 WIB

Oleh Rahmat Soleh

PEMERINTAH berupaya memangkas regulasi yang selama ini menghambat investasi dengan mengusulkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Penyederhanaan regulasi tersebut diyakini mampu membuka kran investasi, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Harmonisasi Perda Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat

15-02-2020 | 14:44 WIB

Oleh Iqbal Fadillah

KOMITE Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dilansir beritasatu.com menemukan sebanyak 347 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah dan menghambat investasi. Perda bermasalah tersebut merupakan hasil kajian KPPOD terhadap 1.109 Perda dari 153 Kabupaten/Kota di 32 Provinsi.

Urgensi Mendaftarkan OPM sebagai Organisasi Teroris kepada PBB

15-02-2020 | 13:21 WIB

Oleh Aziz

KITA perlu tahu sedikit akar Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebelum jauh membahas banyak hal tentang Papua. Papua adalah salah satu wilayah di Indonesia yang telah dipisahkan dari Hindia oleh pemerintah Belanda setelah tahun kemerdekaan, 1945, untuk diri mereka sendiri.