Opini

Oleh Faldias Anggayana

HASIL Pilpres masih menyisakan polemik tersendiri hingga pihak BPN mengajukan gugatan ke MK. Selain tuduhan tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, Komisi Pemilihan Umum haruslah menjawab beberapa hal teknis untuk menanggapi keberatan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga atas hasil pilpres 2019 yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Mei 2019.

Oleh Alfisyah Kumalasari

KONTEN hoax yang masif ternyata tidak hanya disebabkan oleh rendahnya literasi digital saja, tetapi juga dapat dipengaruhi karena fanatisne politik yang berlebihan. Dukungan membabibuta terhadap kubu tertentu mengakibatkan sebagian masyarakat mengabaikan pentingnya data dan fakta.

Oleh Romli S

PROPAGANDA merupakan rangkaian pesan yang bertujuan memengaruhi pikiran dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda bersifat subjektif, setiap kalimatnya memang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya.

Oleh Ismail

PROSES Pemilu selalu menjadi ketegangan tersendiri, hingga situasi yang tadinya aman tiba-tiba bisa berubah menjadi memanas, apalagi jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atau dicurangi, gugatanpun tak segan untuk dilakukan, demi memperjuangkan kemenangan jagoannya.

Oleh Rendi Dwi Saputra

INILAH yang menjadi bencana besar bagi bangsa, ketika kurang memahami sejarah peradaban sebuah negara. Meraka akan mudah terinjeksi demagogik untuk menampilkan aksi akrobatik dalam sinetron Aksi kedaulatan rakyat.

Oleh Afi Rahman

INFORMASI di era sekarang sangat mudah didapatkan melalui jejaring media sosial, segala urusan tercapai dengan sangat mudah dan nyata. Sebaran jelajah angkasa informasi di internet yang demikian masif, mempengaruhi perilaku manusia dalam segal hal, termasuk komunikasi, bisnis dan pendidikan.

Oleh Ananda Rasti

SALAH satu gugatan yang diajukan oleh pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto – Sandiaga S. Uno, kepada Mahkamah Konstitusi (MK) adalah adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Oleh Alfisyah Kumalasari

TIM BPN Prabowo-Sandiaga sempat mempertanyakan kedudukan Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Karena pihaknya menganggap bahwa dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) disebutkan bahwa Capres-Cawapres dilarang menjabat sebagai pejabat BUMN.