Opini

Oleh Iqbal Fadillah

PERMASALAHAN Papua menimbulkan problematika tersendiri dalam konteks pemahaman kebangsaan bagi kedaulatan Republik Indonesia. Sejarah mencatat bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di Papua dikarenakan ada perbedaan antara pihak Indonesia dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949.

Oleh Stanislaus Riyanta

PERAYAAN Natal 2019 akan berlangsung beberapa saat lagi. Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh internal Gereja dan Pemerintah yang wajib melindungi dan memastikan warganya dapat merayakan Natal dengan baik. Apel pasukan TNI dan Polri dilakukan di masing-masing wilayah untuk memastikan kesiapan aparat keamanan.

Oleh Alfisyah Kumalasari

SITUASI menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru cendurung aman dan kondusif. Kendati demikian, masyarakat turut diimbau untuk mepertahankan situasi tersebut, termasuk dengan tidak melakukan aksi sweeping yang dapat merusak kerukukan beragama.

Oleh Imam Subadi

PANCASILA merupakan rumusan yang sudah final dan sudah disepakati sebagai ideologi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Jika terdapat Ormas yang terbukti tidak berazaskan Pancasila, tentu pemerintah wajib memberikan perhatian khusus kalau perlu dibubarkan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Oleh Otjih Sewandarijatun

SETIAP tanggal 22 Desember, kita memperingati hari ibu dan selalu menyadari bahwa ibu adalah tiang negara yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam pendidikan keluarga dan pembangunan naaional.

Oleh Almira Fadhillah

TERMINOLOGI dakwah, pada substansinya bukan hanya mengajak beriman dan beribadah kepada Allah, tetapi juga bermakna menyadarkan manusia terhadap realitas hidup yang harus mereka hadapi untuk kemudian diarahkan kepada kondisi yang lebih maju dan sejahtera.

Oleh Edi Jatmiko

AKSI teroris biasanya seolah diambil bersama momentum tertentu, diantaranya Natal dan Tahun Baru. Kendati Polisi terus menangkap jaringan teroris guna menjamin keamanan jelang akhir tahun, Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap terhadap adanya aksi keji tersebut.

Oleh Fariz Ahmad

SAMPAI hari ini, Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) masih belum mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu syarat Ormas yang keberadaannya resmi diakui negara.