Opini

Oleh Adul Jabbar

PENGUMUMAN hasil pemilu tinggal menghitung hari, berbagai isu akan fitnah dan hoax masih sering terdengar diberbagai media. Gerakan inkonstitusional juga digaungkan oleh segelintir elit politik yang merasa bahwa pemilu 2019 telah terjadi banyak kecurangan.

Oleh Abdullah Umar

BERDASARKAN survey Kompas: 92,5 % rakyat menerima hasil pemilu meskipun capres yang didukungnya kalah, Pascapemilu 2019 yang diselenggarakan cukup sukses pada 17 April lalu, jagat media sosial warga Indonesia dipenuhi berita dan info hoaks yang cukup menyedihkan.

Oleh Sandra Ariyanti

PADA era globalisasi saat ini teknologi berkembang sangat pesat. Sebagian besar individu telah mengenal smartphone dan komputer yang terhubung dengan internet. Mereka memanfaatkan smartphone untuk aktif dalam media sosial.

Oleh Zainudin Akbar

PEMILU 2019 telah selesai dilaksanakan dengan aman dan damai. Lembaga Survey telah mengumumkan hasil Quick Count dan Exit Poll. Segenap jajaran KPU pun sedang bekerja keras melaksanakan penghitungan suara yang menurut UU Pemilu paling lambat diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019.

Oleh Ariffudin Kumala

TANGGAL 22 Mei 2019 adalah hari yang ditunggu oleh hampir seluruh rakyat, Indonesia. Di tanggal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemyelenggara pemilu 2019 akan mengumumkan secara resmi hasil pemungutan suara 17 April 2019. Resmi itu bukan berdasarkan Quick Count ataupun Real Qount SITUNG KPU.

0leh : K. A. Supriadi

Dalam beberapa hari ini kita dikejutkan dengan berita tentang cacar monyet atau dalam dunia medis biasa disebut monkey pox. Cacar monyet adalah penyakit cacar tapi bukan cacar atau small pox seperti yang kita kenal selama ini, karena sejak tahun 1980 dunia telah bebas cacar dan dinyatakan oleh WHO.

Oleh Anindya Lazuardi

PARA elit politik yang berseberangan pada penyelenggaraan pemilu 2019 sudah sepatutnya perlu segera membuka diri untuk berdialog agar polarisasi politis di masyarakat berangsur reda. Pembelahan politik itu tak hanya merugikan pihak-pihak yang berkontestasi, tetapi juga masyarakat yang tidak ikut serta dalam persaingan politik praktis. Dialog tersebut mendesak dilakukan. Elite politik mesti memberikan keteladanan kepada masyarakat.

Oleh Sujarwadi

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan bahwa pihaknya akan menutup media yang membantu melakukan pelanggaran hukum.