Opini

Oleh Ricky Renaldi

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) telah memastikan untuk siap membacakan putusan terkait perselisihan hasil pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo-Sandi. "Keputusan punya daya ikat setelah diucapkan," jelas juru bicara MK Fajar Laksono.

Oleh Dodik Prasetyo

PEMILU memang telah usai, namun residu perseteruan masih ada, polarisasi juga masih kental terasa. Pasca Pemilu salah satu tantangan Indonesia adalah memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh Dede Sulaiman

PIHAK Badan Pemenangan Nasional (BPN) sempat menghembuskan narasi kecurangan dan juga mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi (MK), menanggapi hal tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berprinsip agar semua fair. 

Oleh Dodik Prasetyo

RANGKAIAN peristiwa di daerah menjadi tolok ukur memanasnya tensi politik selama Pemilu 2019 berlangsung, baik sebelum pencoblosan hingga sesudah pencoblosan, media mencatat sebuah peristiwa di Purworejo Jawa Tengah, dimana sempat terjadi peristiwa pengeroyokan pada 2 April 2019. Seorang Pria berkaos Capres petahana Joko Widodo menjadi bulan-bulanan massa yang dicurigai merupakan massa pendukung Prabowo-Sandi.

Oleh Andreas Tahitu

DRAMA politik di Indonesia bahkan masih berlanjut meski KPU telah mengumumkan secara resmi bahwa Paslon Jokowi-Ma'ruf adalah pemenang Pilpres 2019. Namun hal tersebut ternyata tidak bisa diterima oleh semua pihak, bahkan tudingan pemilu curang masih santer digembar-gemborkan, hingga akhirnya BPN membuat tim Hukum untuk mengajukan sidang gugatan sengketa hasil pemilihan umum ke MK.

Oleh: Isa Kurniawan)*

MENCERMARTI seranai calon gubernur dan wakil gubernur yang berpotensi ikut Pilkada Sumbar 2020 yang akan datang, ternyata masih didominasi orang-orang partai politik (parpol). Sebutlah Nasrul Abit, Mulyadi, Epyardi Asda, Refrizal, Mahyeldi Ansharullah, Ali Mukhni, Riza Pahlevi, Shadiq Pasadique, Syamsu Rahim, Fauzi Bahar, dan lainnya.

Oleh Faldias Anggayana

HASIL Pilpres masih menyisakan polemik tersendiri hingga pihak BPN mengajukan gugatan ke MK. Selain tuduhan tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, Komisi Pemilihan Umum haruslah menjawab beberapa hal teknis untuk menanggapi keberatan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga atas hasil pilpres 2019 yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Mei 2019.

Oleh Alfisyah Kumalasari

KONTEN hoax yang masif ternyata tidak hanya disebabkan oleh rendahnya literasi digital saja, tetapi juga dapat dipengaruhi karena fanatisne politik yang berlebihan. Dukungan membabibuta terhadap kubu tertentu mengakibatkan sebagian masyarakat mengabaikan pentingnya data dan fakta.