Opini

Oleh : Zulfikar Halim Lumintang, SST.

Tembakau adalah rokok. Mungkin itu kalimat ringkas yang selama ini menjadi penghias di telinga kita. Sebagian mungkin risih mendengarnya, namun sebagian yang lain tentu sangat menikmatinya.

Oleh Rebecca Marian

TANGGAL 1 Desember diperingati sebagai perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM). TNI/Polri diharapkan agar mengantisipasi potensi kerusuhan dan kekerasan mengingat seringnya kelompok tersebut melakukan tindakan keji menjelang perayaan ulang tahunnya.

"SEKOLAH yang mencari murid tidak akan pernah menjadi sekolah yang besar dan tidak akan menghasilkan orang-orang besar". Saat ditanya oleh seseorang, tentang siapa orang besar menurut Gontor? Pak Zar menjawab: "Orang besar menurut Gontor adalah orang yang mau mengajarkan ilmunya dengan penuh keikhlasan meski dia berada di tempat yang terpencil dan di balik gunung sekalipun !" ucap K.H. Imam Zarkasyi, ulama besar dan salah seorang trimurti pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor.

Oleh Rahmat Kartolo

MEI 2018 silam, Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Polres Probolinggo menangkap 4 terduga teroris di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan informasi, satu dari ke 4 terduga teroris tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penyuluh Petani yang bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Probolinggo.

Oleh: Barkah Pattimahu)*

MUNAS Golkar akan dihelat pada Desember 2019. Agenda akbar partai Golkar ini sesuai hasil Munaslub Partai Golkar tahun 2017 dimana Airlangga terpilih sebagai formaur tunggal dan diamanatkan untuk melaksanakan Munas pada akhir tahun 2019.

Oleh Andhika Lazuardi

PEMERINTAH mengusulkan istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama. Upaya itu diharapkan mampu mempersempit ruang gerak radikalisme dan menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Oleh Andhika Lazuardi

PERSAUDARAAN Alumni (PA) 212 berencana akan mengadakan reuni pada 2 Desember 2019. Acara tersebut kemungkinan akan mengambil tempat di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat.

Oleh Idul Rishan

JIKA mencermati Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019), arah politik hukumnya jelas: mengubah simpul kelembagaan KPK, dari lembaga independen menjadi lembaga pemerintah.