Opini

Oleh Wilnas dan Tony Priyono

KEBERADAAN TPN/OPM dan "sayap politiknya" seperti ULMWP, WPNA, NRFPB, AMP, KNPB dan organisasi organisasi sipil lainnya wajib dilarang di Papua dan Papua Barat.

Oleh Hendry Ch Bangun

SAYA masih berstatus sebagai penguji di lembaga kompetensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat jadi masih kerap menguji. Terakhir kali saya menguji di PWI Jaya, akhir Desember 2019. Banyak cerita yang terjadi ketika melakukan proses ujian, terkadang menyenangkan, sering pula menyedihkan atau menyebalkan.

Oleh Nawal Asri

KEHADIRAN Presiden Jokowi di Natuna menjadi anti klimaks atas polemik dugaan pelanggaran kedaulatan Kapal China.

Oleh Otjih S

TAHUN ini, September nanti, akan dilaksanakan Pilkada 2020 serentak di 270 daerah di Indonesia. Nantinya, para kepala daerah yang terpilih hanya akan memimpin paling lama 4 tahun, itu pun jika tidak dicokok KPK karena korupsinya terungkap atau terlilit kasus pidana sehingga ditangkap polisi dan dijebloskan ke hotel prodeo.

Oleh Angling Parikesit

DALAM masyarakat modern, media mempunyai peran sangat penting, dimana media berperan menjadi sumber informasi dan edukasi dalam waktu yang relatif cepat.

Oleh TW Deora

JUMAT, 10 Januari 2019, bertempat di Kantor Kementerian BUMN RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani Perjanjian Pemegang Saham Bersama antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia Persero.

Oleh Dahlan Iskan

PERKARA ini semula disidang secara tertutup. Ini kan perkara pemerkosaan.

Ibunya pernah didatangkan dari Jakarta. Untuk didengar kesaksiannya --di sidang pendahuluan di pengadilan Manchester, Inggris.

Oleh Alfisyah Kumalasari

UPAYA Pemerintah dalam menghadapi kapal China di Natuna semakin meningkat. Pemerintah pun tegas dalam mempertahankan kedaulatan di Natuna dengan mengirimkan nota protes kepada pemerintah China hingga menambah kekuatan militer di Natuna. Pemerintah Indonesia tegas menolak keberadaan Kapal China di perairan Natuna.