Politik

BATAM, batamtoday - Pemerintah Kota Batam menyetujui dan mendukung usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan pelayanan publik yang disampaikan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan dalam sidang paripurna DPRD Kota Batam, Senin (24/6/2013) sore.

BATAM, batamtoday - Pemadaman arus listrik yang terjadi di Batam beberapa hari belakangan ini membuat masyarakat semakin tidak nyaman. Mempertanyakan penyebabnya, DPRD Batam memanggil PLN Batam dan PGN, Senin (24/6/2013) sekitar pukul 10.00 WIB.

JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli menyatakan rakyat mengalami pukulan telak tiga kali berturut-turut akibat rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Beban rakyat akan menjadi makin berat lagi, karena keputusan tersebut justru terjadi menjelang tahun ajaran baru, puasa, dan lebaran.

JAKARTA, batamtoday - Jelang pelaksanaan Pemilu 2014, dana bantuan sosial (bansos) digunakan oleh menteri-menteri dari partai politik (parpol) untuk pendanaan pemilu partainya masing-masing.

BATAM, batamtoday - Demo penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) berlanjut ke Gedung DPRD Batam, setelah sebelumnya dilaksanakan di Kantor Pertamina Kepri dan Kantor Walikota Batam, Kamis (20/6/2013).

BATAM, batamtoday - Rencana kenaikan harga BBM menimbulkan reaksi penolakan dari sejumlah lapisan masyarakat di Batam. LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) dan belasan mahasiswa, melakukan aksi demo di kantor Pertamina Kepri dan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (20/6/2013) sekitar pukul 10.30 WIB.

BATAM, batamtoday - Rencana kenaikan harga BBM menimbulkan reaksi penolakan dari sejumlah lapisan masyarakat. Di Batam, LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) dan belasan mahasiswa melakukan aksi demo di kantor Pertamina Kepri, Kamis (20/6/2013) sekitar pukul 10.30 WIB.

JAKARTA, batamtoday - Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mensinyalir kenaikan harga BBM yang sudah diputus oleh DPR RI ini justru akan dimanfaatkan oleh petualang politik (avounturir) dengan pengusaha untuk kepentingan politik 2014.