BATAMTODAY.COM, Jakarta - Model komunikasi politik perlu dikembangkan guna membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

"Indonesia tak punya model komunikasi politik apapun untuk elite. Karena itu, komunikasi politik yang dilakukan oleh elite ploiitik, dan masyarakat tidak sesuai dengan persoalannya," kata Lely Aryani, pengamat politik Universitas Indonesia, dalam diskusi "Mempertanyakan Independensi MK dalam Penyelesaian Pilpres", di Jakata, Senin (11/08/2014).

Oleh karena itu, lanjut  Lely, dalam persoalan sengketa pilpres 2014, sebenarnya yang harus menerima soal menang dan kalah itu hanya pasangan capres dan cawapres yang bersangkutan. "Jadi, bukan tim suskesnya," kata Lely.

Dosen FISIP UI ini menilai, pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta ini yang menggugat  ke Mahkaman Konstitusi (MK) itu kemungkinan karena tim sukses tersebut menjanjikan kemenangan pada Prabowo. "Sehingga persoalannya saat ini menjadi sulit," tegasnya.

Padahal, sambungnya,  dalam sidang gugatan pilpres ini, massa dari pasangan Pabowo-Hatta yang selalu didukung demo di depan MK, sama sekali tak memberikan pengaruh. "Masalahnya, apa yang dibahas dalam sidang MK adalah bagaimana membuktikan kecurangan, bukan dengan teriakan-teriakan pendemo," tuturnya.

Menurut Lely, karena itu meski dalam sidang MK selalu penuhi dengan berbagai macam demo di luar gedung MK. "Namun hal ini belum tentu memberi efek pada putusn MK. Karena tak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim," paparnya.

Yang lebih utama disiapkan oleh penggugat, kata Lely, adalah menyerahkan bukti-butki kecurangan kepada MK. "Ini bukan hal yang mudah," pungkasnya. (*)

Editor: Roelan