Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Setelah Komite Konvensi Capres Partai Demokrat (PD) mengumumkan beberapa tokoh yang masuk kandidat Capres PD, salah satunya Ketua DPD RI Irman Gusman, maka dia siap menjadi capres PD dan siap sosialisasikan dirinya ke masyarakat di daerah.

BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, mengatakan pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya SK Menhut Nomor 463/Menhut-II/2013, tentang perubahan fungsi lahan di Kepri bisa melakukan gugatan. Dalam hal ini, pemerintah atau pihak swasta maupun masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Rahmi Komalawati, mantan anggota DPRD Bintan dari Partai Patriot, mengugat Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) Gubernur Kepri Nomor 690 Tahun 2013 tertanggal 19 Juli 2013 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Soerya Respationo berharap dalam revisi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak melupakan nilai khas masing-masing daerah untuk diperhatikan. Hal ini bertujuan supaya tidak merugikan bagi setiap daerah, khususnya Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menilai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 463/Menhut - II/2013, tentang perubahan fungsi lahan di Kepri belum bisa diimplementasikan.

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Organisasi Ikatan Masyarakat Kepulauan Jemaja (IMKJ) tidak berorientasi atau dapat digunakan untuk kepentingan politik praktis,  terlebih mendekati pesta demokrasi 2014 mendatang.

BATAMTODAY.COM, Batam - Wali Kota Batam Ahmad Dahlan ternyata telah menjaminkan jabatan empat kepala dinas ke salah satu partai politik demi memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2011 lalu. Pelacuran jabatan ini dituangkan dalam nota kesepakatan antara Ahmad Dahlan yang bertindak sebagai Wali Kota Batam, dengan salah satu partai pemenang pemilu, 23 September 2010.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pengalokasian dana retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang dituangkan dalam Rencana Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD kota Batam tahun Anggaran 2013, terindikasi melanggar Peraturan daerah (Perda) yang sudah disahkan Februari 2013 lalu.