Politik

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Sekertaris Dewan Kabupaten Kepulauan Anambas Taufik Efendy, menyatakan, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwasanya anggota dewan yang diusung oleh partai yang tidak lolos verifikasi pada pemilihan umum 2014 mendatang, tidak bisa melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) jika akan pindah ke partai lain.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kendati sudah memasuki akhir Agustus 2013, namun hingga saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang belum menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-Perubahaan Tanjungpinang 2013.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen Budiman. Pelantikan digelar di Istana Negara, pada Jumat (30/8) di Istana Negara.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Setelah Komite Konvensi Capres Partai Demokrat (PD) mengumumkan beberapa tokoh yang masuk kandidat Capres PD, salah satunya Ketua DPD RI Irman Gusman, maka dia siap menjadi capres PD dan siap sosialisasikan dirinya ke masyarakat di daerah.

BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis, mengatakan pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya SK Menhut Nomor 463/Menhut-II/2013, tentang perubahan fungsi lahan di Kepri bisa melakukan gugatan. Dalam hal ini, pemerintah atau pihak swasta maupun masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Rahmi Komalawati, mantan anggota DPRD Bintan dari Partai Patriot, mengugat Surat Keputusan (SK) Pergantian Antar Waktu (PAW) Gubernur Kepri Nomor 690 Tahun 2013 tertanggal 19 Juli 2013 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Batam.

BATAMTODAY.COM, Batam - Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Soerya Respationo berharap dalam revisi Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak melupakan nilai khas masing-masing daerah untuk diperhatikan. Hal ini bertujuan supaya tidak merugikan bagi setiap daerah, khususnya Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menilai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 463/Menhut - II/2013, tentang perubahan fungsi lahan di Kepri belum bisa diimplementasikan.