Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Elit PKB Kepri Beda Pendapat Soal RUU Pilkada
Oleh : Hadli
Senin | 15-09-2014 | 09:00 WIB
pilkada_langsung.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Batam - Perbedaan pandangan antara partai politik maupun para kadernya yang duduk di kursi DPR RI terkait pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan opsi pemilihan langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD masih terus bergulir. 

Pembahasan RUU Pilkada yang sudah berjalan sejak 2012 silam tidak hanya bermasalah dari sisi hukum karena berpotensi bertabrakan dengan UU lain, tapi juga berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif. 

Mulai dari meningkatnya potensi politik uang, terjadinya kongkalikong antara kepala daerah dan DPRD, hingga makin menyusutnya jumlah calon kepala daerah berkualitas yang bakal terpilih karena penuh unsur kepentingan dan kekuasaan serta tertutupnya kran calon independen, merupakan dampak yang bakal menyusul.

Perbedaan pandangan juga terjadi di tubuh DPW PKB Kepri. Sirajuddin Nur, anggota DPRD Kepri periode 2014-2019, berpendapat, pemilihan wali kota dan bupati selayaknya dipilih oleh rakyat, namun untuk pemilihan Gubernur dipilih langsung DPRD. 

"Gubernur sebaiknya cukup dilipih DPRD, untuk walikota pemilihan langsung. Mengingat wali kota pemilik otonomi. Gubernur, selain kepala daerah tingkat provinsi juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat," kata politisi muda PKB ini, Minggu (14/9/2014). 

Dia menambahkan, kedudukan gubernur berfungsi sebagai fasilitator, regulator dan koordinator pembangunan daerah dan provinsi. 

"Otonomi itu berada di tingkat dua atau pemerintah kota, sesuai aspirasi masyarakatnya. Jadi biarkan rakyat yang memilihnya," kata pendiri Ormas Perpat Center ini. 

Jika gubernur dipilih melalui DPRD, katanya, kuat dugaan terjadinya persengkongkolan, kepentingan hinggga terjadinya konflik antar partai serta money politik. "Namun, soal money politik itu, memang tidak bisa dihindari setiap pemilu terjadi, tetapi sulit untuk dibuktikan adanya money politik. Kepentingan tetap terjadi, tapi kepentingan sentuhannya untuk rakyat," kata dia. 

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kepri dari PKB, Maaz Ismail memiliki pandangan yang berbeda dari Sirajuddin Nur. Menurutnya kepala daerah bupati, wali kota dan gubernur biarlah dipilih wakil rakyat. 

"Karena pilih masyarakat (DPRD)  yang kompeten. Kalau pemilihan pertama bagus akan melahirkan pemimpin yang bagus pula. Jadi menurut saya cukup (pemilihan)  sekali aja, selanjutnya wakilnya yang memilih," kata mantan Asisten Administrasi Umum Pemko Batam ini. 

Sementara itu, pandangan Abdul Basith, ketua DPW PKB Kepri berbeda dengan pandangan kedua  wakil rakyat dari politisi PKB itu. Ia lebih cenderung bupati, wali kota dan gubernur dipilih langsung oleh rakyat. 

"Biarkan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Menurut saya lebih sedikit mudaratnya jika langsung dipilih dan kalau DPRD yang memilih itu sama saja mengebiri demokrasi," kata dia. 

Ia menilai, sistei pemilu yang harus dibenahi untuk tujuan pembangunan dan kesejahteraan bukan hak masyarakat yang dirampas hanya karena kepentingan-kepentingan tertentu. 

Editor: Dodo

Berita Lainnya

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

14-07-2024 | 16:04 WIB

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB