Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai proses pembahasan UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) ada kesan agak misterius, karena tidak melibatkan DPD RI sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seharusnya dalam proses pembahasan revisi UU MD3 tersebut melibatkan DPD RI, sehingga hasilnya UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR RI itu tak lebih dari UU MD3 tahun 2009. Karena itu memiliki potensi sengketa lembaga.

BATAMTODAY, Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai proses pembahasan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang telah disshkan DPR beberapa waktu lalu sangat misterius.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Serikat Pengacara Rakyat (SPR) melaporkan  Direktur Eksekutif lembaga survei Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi ke Bareskim Mabes Polri karena melakukan tindak pidana penghasutan hasil Pilpres.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pelaksanaan Pemilu Presiden (pilpres) di Kepulauan Riau (Kepri) mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu dibuktikan dari kunjungan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Kemendagri, Djohermansyah Djohan, ke Tanjungpinang, Jumat (11/7/2014).

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga meminta kepada institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat agar transparan kepada  publik mengenai dana aspirasi dewan yang dititipkan melalui lembaga eksekutif, yang nilainya miliaran rupiah.

BATAMTODAY.COM, Batam - Berkas perkara korupsi pengadaan genset dan lampu runway Bandara Hang Nadim Batam dengan tersangka Waluyo dan Hendro Harijono akan dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang setelah lebaran.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid meminta capres-cawapres maupun tim pendukungnya tidak menebar teror seperti melakukan intimidasi atau melakukan politik uang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilpres yang mengabaikan suara daerah dengan menghilangkan keterwakilan suara rakyat di daerah seperti dijelaskan dalam ayat 3 dan 4 UU Pilpres.